Jokowi: Saya Fokus pada Kebutuhan Dasar

JAKARTA, KOMPAS.com — Setahun genap Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta. Selama kurun waktu itu, persoalan terus mendera Jakarta. Ada yang bisa tertangani dengan baik, ada yang masih dalam proses penanganan, tetapi ada juga yang masih terseok-seok, seperti transportasi publik dan kemacetan.

Dua hal ini masih tetap menjadi persoalan laten yang belum menemukan solusi permanen. Bagaimana mereka mengatasi semua persoalan itu? Ikuti wawancara antara Jokowi dan Tim Kompas pada pekan kedua Oktober.

Bagaimana Anda menilai perjalanan selama satu tahun ini?

Saya fokus pada kebutuhan dasar warga Jakarta, yaitu pendidikan dan kesehatan (sambil menunjukkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.) Kami sedang membangun sistemnya. Warga yang pegang kartu ini akan aman. Kartu Jakarta Sehat (KJS) telah dibagikan kepada 2,2 juta orang dari target 4,7 juta orang.

Kalau saya ke kampung-kampung, sudah tidak ada lagi yang mengeluh soal kesehatan. Dulu setiap hari ada 7-15 orang datang sambil menangis soal masalah pelayanan kesehatan. Sistem ini sudah berjalan meskipun harus diakui masih ada yang perlu dibenahi, seperti pembayaran klaim rumah sakit. Persoalan itu harus bisa diselesaikan karena uangnya ada.

Kemudian soal pendidikan. Biaya pendidikan bukan cuma SPP. Banyak warga yang tidak mampu membayar biaya komponen lain, seperti seragam, buku, sepatu. Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah dibagikan kepada 381.000 siswa. Besarnya untuk SMA Rp 240.000 per bulan, SMP Rp 180.000, dan SD Rp 120.000. Manajemen kontrol ada dan pengawasannya mudah.

Efektifkah sistem itu?

Saya kira untuk ukuran satu tahun kerja sudah lumayan efektif. Ketika saya turun ke bawah, keluhan masyarakat sudah berkurang. Sekarang masyarakat yang harus aktif, butuh kartu ini atau tidak. Peluang untuk bocor kecil karena sistemnya menyeleksi secara alami pemegang kartu. Sistem itu hanya memberikan pelayanan kepada pemegang kartu fasilitas kelas tiga dan daftarnya di puskesmas. Apa ada orang kaya mau? Ya, kalau ada satu-dua yang mau, jangan dianggap semua mau melakukan itu, atau program ini dinilai gagal dan salah sasaran.

Apakah jumlahnya akan ditambah?

Untuk KJP mungkin perlu ditambah anggarannya. Tetapi, kalau untuk KJS, saya justru ingin berkurang karena itu artinya kualitas hidup makin baik. Kalau jumlahnya terus bertambah, artinya yang miskin juga nambah dong.

Bagaimana dengan kebijakan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang kian parah?

Butuh waktu dan proses untuk menyelesaikan kemacetan. Monorel dan mass rapid transit (MRT) belum ada. Bus transjakarta belum komplet. Kalau yang naik mobil pribadi disuruh pindah ke angkutan umum, mau naik apa mereka?

Tetapi, memang harus mulai disiapkan sehingga kami kejar pembangunan monorel dan MRT. Monorel baru akan selesai tiga tahun lagi, MRT enam tahun lagi. Ya, memang harus menunggu. Kenapa tidak 15 tahun lalu diputuskan sehingga sekarang sudah ada? Pajak parkir tinggi juga belum diberlakukan. Saat bus baru datang November atau Desember, baru akan diberlakukan ERP (jalan berbayar elektronik) di sejumlah ruas jalan. Itu pun belum menyeluruh. Semua harus pakai kalkulasi. Kami berani saja, tetapi warga mau naik apa?

KOMPAS Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Apa kabar revitalisasi angkutan umum reguler?

Revitalisasi angkutan umum berjalan. Akhir tahun ini, di samping armada baru bus transjakarta, akan datang juga sekitar 300 unit armada bus yang akan menggantikan armada bus sedang seperti metromini, kopaja, dan lainnya yang bobrok. Tahun 2014 nanti wajah baru angkutan kota Jakarta akan mulai terlihat.

Tetapi, saya sadar, tanpa ada perubahan manajemen angkutan umum, selama kepemilikan armada masih perorangan, kualitas sopir rendah, dan banyak masalah lain, angkutan reguler susah baik. Untuk itu, akan ada rumah manajemen yang sedang kita siapkan.

Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) akan kita beli dan jadi rumah bersama angkutan umum reguler. Sebagai pul pengontrol kualitas standar armada, sopir, dan hal-hal lain terkait dengan pelayanan angkutan umum yang profesional.

Apa hambatan untuk merealisasikan revitalisasi angkutan umum reguler?