Basuki: Seharusnya Memang Pejabat Melawan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinobatkan sebagai peraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 sebagai Tokoh Antikorupsi untuk kategori pemerintah daerah.

Atas penghargaan yang diterimanya itu, Basuki pun mengapresiasinya. Namun, ia melanjutkan, seharusnya pejabat memang melawan korupsi sehingga tidak perlu mendapat penghargaan.

"Karena kan pejabat itu berada di bawah sumpah untuk tidak korupsi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (16/10/2013) malam.

Oleh karenanya, apabila pejabat melakukan tindak pidana korupsi, berarti ia telah melanggar sumpah. Sebuah sumpah itu pun, kata dia, tidak main-main karena dilakukan dengan menggunakan kitab suci. Oleh karena itu, seorang pejabat, menurut dia, sejatinya tidak melakukan penyelewengan uang rakyat.

"Kalau kita melakukan hal yang biasa kita lakukan, ya biasa saja dong, tidak perlu ada penghargaan," kata Basuki.

Mengapa Basuki dipilih menerima penghargaan tersebut? Ia dipilih karena konsistensinya menjadi inspirator upaya pemberantasan korupsi sejak menjadi anggota DPRD Belitung Timur hingga menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Juri BHACA 2013, Betti Alisjahbana, melihat upaya Basuki terjun ke dunia politik dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemilihan Basuki bukan hanya karena integritasnya secara individual, melainkan juga karena perannya dalam membuat program-program yang sistematis dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Jadi, Pak Ahok (Basuki) ini memiliki prinsip bersih, transparan, dan profesional. Itu kiat yang beliau pegang," kata Betti.

Ketika memimpin Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menurut Betti, Basuki juga melakukan berbagai terobosan program. Di antaranya adalah pemangkasan mata anggaran beberapa dinas agar efisien dan tepat sasaran, memublikasikan mata anggaran dinas, dan instansi terkait agar publik dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran, serta memublikasikan gaji sekaligus biaya operasionalnya di laman internet. Hal itu antara lain dengan merekam rapat-rapat yang membahas anggaran untuk diunggah ke Youtube.

Basuki juga menciptakan beberapa ide untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan, penerapan sistem pajak online, serta ide pemasangan CCTV di pusat layanan masyarakat, seperti di kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas di wilayah DKI Jakarta.