70 Persen Pajak Rokok DKI Dialokasikan untuk Kesehatan

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, amanat itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Pasal 2. Adapun Undang-Undang itu adalah payung dari Perda Pajak Rokok itu sendiri.

"Dalam Undang-Undang itu diatur, pungutan pajak rokok, 70 persennya dialokasikan untuk pendanaan program pelayanan kesehatan serta pengendalian dampak buruk rokok," ujar Merry seusai paripurna, Kamis (24/10/2013) kemarin.

Soal bentuk program pelayanan kesehatan dan pengendalian dampak buruk rokok akan diserahkan ke Dinas Kesehatan DKI. Yang jelas, program tersebut mesti dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi menjelaskan, target perolehan cukai oleh pemerintah pusat mencapai Rp 116 triliun. Jumlah perokok di Jakarta 4 persen dari total seluruh perokok di Indonesia. Dengan demikian, pajak rokok yang masuk ke Jakarta yakni Rp 400 miliar per tahun.

"Skemanya, pajak rokok itu akan dikenakan ke importir rokok pada saat pembelian cukai. Besar pajak rokok 10 persen dari harga cukai," ujarnya.

Adapun pajak dari importir rokok akan masuk ke kas pemerintah pusat terlebih dahulu, melalui Kementerian Keuangan. Lalu, setiap tiga bulan pajak itu disalurkan ke tiap pemprov berdasarkan populasi jumlah penduduk di kota.

Gubernur DKI Joko Widodo pun mengapresiasi positif implementasi Perda tersebut. Mengingat jumlah warga Jakarta yang sakit akibat merokok terbilang banyak. "Pajak dari rokok semestinya memang dikembalikan untuk biaya kesehatan," ujarnya.