Beras Jadi Prioritas, Krisis Pangan Mengancam

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kebijakan pemerintah pusat sejak era Orde Baru (Orba) hingga sekarang yang lebih memprioritaskan beras sebagai makanan pokok mengancam ketahanan pangan nasional. Sudah saatnya, pemerintah mengubah kebijakan dan lebih mendorong pertanian pangan berbasis potensi lokal.

Demikian disampaikan peneliti Oxfam untuk Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (27/10/2013).

"Ada semacam pikiran di alam bawah sadar bahwa beras adalah prioritas," kata Said.

Said mengatakan, 60 persen beras berasal di pulau Jawa. Hal ini lah yang kemudian membuat sejumlah wilayah di luar Jawa mengalami rawan pangan akibat ketergantungan masyarakatnya akan beras. Sumba Timur dan Nabire, kata Said, bisa jadi contoh daerah yang alami krisis pangan.

Sejak swasembada beras tahun 1984, terang Said, banyak warga Sumba Timur yang beralih dari mengonsumsi jagung menjadi nasi. Padahal, jagung awalnya dikonsumsi sekaligus diproduksi oleh masyarakat Sumba Timur.

Said mengatakan sebagian besar beras yang dikonsumsi masyarakat Sumba Timur didatangkan dari Surabaya. Ketergantungan akan beras ini, kata Said, menyebabkan rusaknya sistem pangan di wilayah tersebut, seperti hancurnya lumbung-lumbung jagung, baik yang berada di lahan, pohon, atau pun rumah.

"Dengan mengonsumsi beras dari Jawa, teknologi pengolahan pangan jagung menjadi makanan jadi tidak dikembangkan," ucapnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Nabire, Papua. Said menuturkan makanan pokok masyarakat Nabire yang awalnya sagu dan umbi-umbian beralih menjadi nasi.

Peralihan konsumsi tersebut membuat mereka mengalami ketergantungan akan beras yang didatangkan dari pulau Jawa dan Sulawesi. Padahal, kata Said, Nabire bukanlah produsen beras utama.

Data dari Dinas Pertanian menunjukkan pada tahun 2011, produksi beras di wilayah itu hanya 4.126 ton padahal kebutuhan pangan warganya mencapai 18.396 ton. "Saat gempa bumi di Nabire tahun 2004, banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena akses pangan terhambat," ujarnya.

Dengan demikian, ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk mendorong potensi pangan lokal sebagai masyarakat utama masyarakat di masing-masing daerah. Keragaman pangan lokal inilah, kata Said, yang bisa menjadi pertahanan terakhir ketahanan pangan masyarakat Indonesia.