Basuki: BPKP Selama Ini Ditipu...

"BPKP selama ini ditipu. Dalam tender administrasinya cocok, padahal kontraktor 'arisan'," kata Basuki pada acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).  

Pencegahan korupsi, lanjut dia, tidak hanya dapat dilihat dari sisi administrasi, apakah betul atau tidak. Namun, lihat juga dari sisi perbandingan proyek dengan swasta, apakah masuk akal atau tidak. Hal itu, kata dia, dipercaya dapat mencegah mark-up (pembengkakan) anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih banyak pada negara.

Politisi Partai Gerindra itu pun mengajak semua pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk berani melaporkan dugaan praktik korupsi. "Di Jakarta tidak perlu khawatir karena Pak Gubernur tidak menerima setoran, apalagi saya hanya bantu beliau. Kalau atasannya lurus, pasti bawahannya lurus," tekan Basuki. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Cahya Hardianto Harefa menegaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah memperoleh hasil baik dalam pelaksanaan tata kelola keuangan. Berdasarkan Indonesia Government Index, DKI Jakarta menunjukkan nilai 6,37 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang memiliki nilai 5,7.

Namun, peringkat DKI masih berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur. Dalam pengelolaan anggaran 2012, DKI juga menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Cahya menilai, opini WTP bukan berarti Pemprov DKI tidak lagi mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di dalamnya. Oleh karena itu, menurut dia, tindak pidana korupsi harus dicegah dengan meningkatkan tata kelola yang lebih baik lagi. "Kita telaah lebih lanjut mana yang korupsi dan mana yang bukan," ujar Cahya.