Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Bupati Bogor Bujuk Warga soal Ganti Rugi Tanah

Kompas.com - 21/02/2014, 17:24 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai, tidak masuk akal bila warga Kecamatan Ciawi dan Megamendung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meminta ganti rugi tanah sebesar Rp 15 juta meter persegi. Ia akan bekerja sama dengan Bupati Bogor Rahmat Yasin untuk menyelesaikan masalah harga tanah untuk pembangunan dua waduk tersebut.

Desa Cipayung Datar dan Gadog, Kecamatan Ciawi, serta Desa Sukamahi dan Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Jokowi mengatakan, tuntutan harga sebesar itu jauh melampaui nilai jual objek pajak (NJOP) di kawasan tersebut. Menurut Jokowi, NJOP atas tanah di Ciawi berada pada kisaran Rp 300.000 per meter persegi.

"Kita itu kan pegang NJOP-nya, saya ndak usah bilang berapa. Artinya, kalau naik 10-20 persen dari NJOP, masih bisa lah. Kalau harga Rp 300.000, tiba-tiba jadi Rp 15 juta, itu gimana? Mau bayar pakai apa," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Meski mendapat penawaran harga tanah yang terlampau mahal, Jokowi menegaskan tidak akan membatalkan atau memindahkan lokasi pembagunan waduk. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan lokasi paling ideal untuk dibangun waduk. Oleh karena itu, ia berencana menemui Bupati Bogor untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Karena bukan wilayah saya, nanti Pak Bupati Bogor yang membantu melakukan pendekatan ke warganya," ujarnya.

Waduk Ciawi dan Sukamahi akan dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun dari APBN pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, Pemprov DKI akan melakukan pembebasan lahan mulai tahun ini dengan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Rencana pembuatan kedua waduk itu diputuskan seusai rapat koordinasi Kementerian PU, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, dan pejabat pemerintahan kedua provinsi di Posko Pantauan Ciliwung-Katulampa pada Senin (20/1/2014).

Jokowi yakin keberadaan kedua waduk tersebut sangat penting untuk mengurangi debit air dari kawasan hulu yang kerap kali mengakibatkan banjir di Jakarta. Dengan waduk itu, aliran air dapat dibelokkan ke waduk dan dapat menjadi potensi sumber air baku di wilayah itu. Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi diprediksi rampung pada 2018.

Selain pembangunan waduk, pertemuan di Katulampa itu juga menyetujui pembuatan sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Namun, rencana ini menemui kendala sebab Pemerintah Provinsi Banten menolaknya. Pembuatan sodetan itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum Sungai Cisadane dinormalisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com