Basuki Berharap Kasus Bus Karat Ditangani KPK, Bukan Kejagung

"Ya, inikan KPK periksa, Kejagung (Kejaksaan Agung) juga kemungkinan periksa. Kalau Kejagung sudah periksa, KPK tidak bisa. Jadi, Kejagung slow sedikit, biar KPK yang ambil alih karena presentase KPK bisa memenjarakan orang kan lebih tinggi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Jika nantinya kasus tersebut telah ditangani oleh KPK, Basuki berharap agar penanganannya dilakukan seperti kasus pengadaan truk pemadam kebakaran oleh Kementerian Dalam Negeri pada beberapa tahun silam. Yakni, dengan cara membedah objek yang menjadi bahan penyelidikan.

Saat ini, berkas pemeriksaan kasus tersebut telah dilimpahkan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Basuki menduga, pihak-pihak yang terlibat penyelewengan telah mempersiapkan segala prosedur yang dijalankan sematang mungkin, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali.

"Sama kaya kasus Damkar, waktu itu Kejagung bilang tidak pernah ada masalah. Tapi begitu KPK yang tanganin, diambil dibedah langsung ketahuan kasus mobil pemadam kebakaran," ujarnya.

Meski begitu, Basuki menolak jika dianggap meragukan kinerja Kejagung. Ia hanya lebih menyukai cara kerja lembaga pimpinan Abraham Samad itu, daripada lembaga penegak hukum lainnya.

"Bukan meragukan Kejagung. Saya lebih suka cara KPK menjerat yang orang. Karena di KPK, kalau kamu bilang main RP 1 miliar, tapi kamu punya harta Rp 10 miliar, KPK akan cek yang Rp 9 miliar-nya," kata Basuki.

"KPK bisa melakukan pembuktian terbalik, dan gunakan tindakan pidana pencucian uang. Jadi, yang Rp 9 miliar harus dibuktikan dari mana asalnya. Kalau enggak, nanti bisa disita. Itu yang menarik, tujuan kita kan memang untuk efek jera," katanya lagi.