Basuki: Keterlaluan! Kalau Enggak Mau, Kasih Busnya ke Ridwan Kamil

Basuki baru mengetahui bahwa tiga perusahaan, yakni Telkomsel, Ti-phone, dan Roda Mas, telah menyumbang bus sejak Agustus 2013. Namun, bus-bus tersebut baru diterima Pemprov DKI pada Maret 2014 ini, atau tertunda delapan bulan.

"BPKD ini keterlaluan. Jangan lagi swasta dipersulit dan dibolak-balik urus berkasnya. Kalau Anda enggak mau, kasih saja semua busnya ke Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)," kata Basuki dengan nada tinggi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Menurut dia, Pemprov DKI sudah jauh ketinggalan dengan Pemkot Bandung. Kota Kembang sudah memiliki banyak moda transportasi massal, sedangkan Pemprov DKI masih terus hanya berwacana.

Yang membuat Basuki semakin kesal, dia mengetahui perusahaan penyumbang bus yang akan dijadikan transjakarta itu dikenai pajak reklame karena ada iklan di badan bus. "Sudah dipersulit administrasi, dikenakan pajak juga," kata dia.

Kekesalan Basuki merembet ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memilih bus-bus dari China daripada menerima bus berbahan bakar solar sumbangan dari tiga perusahaan itu. Ia mengatakan, di Pemprov DKI masih banyak pejabat yang bertindak seenaknya.

"Jangankan surat bapak (swasta), surat saya saja suka dimain-mainin sama BPKD," ujarnya kesal.

Seharusnya, kata dia, jika ada perusahaan ingin menyumbang bus, langsung diterima dan tidak dipersulit. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sedang membutuhkan bus yang banyak untuk menambah moda transportasi Ibu Kota.

Sebenarnya, Basuki sudah menginstruksikan hal ini sejak lama kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun, tak ada yang menanggapinya. Begitu ada perusahaan yang menyumbang, seharusnya hal itu langsung diterima tanpa administrasi yang rumit.

"Seharusnya DKI tidak menolak sumbangan bus ini karena kita kekurangan bus. Kita malah mengoperasikan bus jelek dari China," kata Basuki.