Anggaran Alat Pembakar Sampah Belum Terdaftar di APBD 2014

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan bahwa tujuan penempatan incinerator di setiap kelurahan ditujukan agar sampah Jakarta tak lagi diangkut ke Bantar Gebang.

"Kalau anggarannya terus terang belum masuk di 2014, mungkin nanti secara bertahap. Kalau bangun di setiap kelurahan, kami mesti cek lagi kelurahan mana yang sudah siap karena harus dipersiapkan, tidak bisa asal begitu saja," kata Tyas, sapaan Ediningtyas, di Balaikota Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Selain itu, Tyas juga belum dapat memastikan nilai anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Namun, ia memprediksi tak akan lebih mahal dari tempat pengelolaan sampah incenerator yang ada di Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Nilai investasi incinerator di tiap kelurahan belum tahu. Kalau yang di Sunter nilainya Rp 1,3 triliun," jelas Tyas.

Sebelumnya, Basuki mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi sistem pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah di Jakarta akan dilakukan dengan penempatan alat-alat pembakar sampah (Incinerator) di tiap kelurahan.

Menurut Basuki, Pemprov DKI lebih banyak dirugikan dengan sistem pengangkutan sampah di Bantar Gebang. Hal itu karena selama ini, Pemprov harus membayar Rp 123.000 per ton atas setiap sampah yang dibuang ke lahan milik pihak swasta yang mengelola Bantar Gebang, yakni PT Godang Jaya Tua. Padahal, lanjutnya, lahan yang dijadikan TPA merupakan lahan yang secara hukum dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Di Bantar Gebang itu masalah, bagaimana bisa kita buang sampah di tanah kita tapi kita harus bayar Rp 123 ribu per ton. Jadi rencananya ke depannya kita akan langsung bakar, jadi tak perlu angkut-angkut lagi ke Bantar Gebang," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.