Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Mark Up" di Disdik DKI, Langkah Jokowi Dinilai Tepat

Kompas.com - 18/04/2014, 21:20 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memutuskan tidak akan membawa temuan penggelembungan anggaran (mark-up) di Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke ranah hukum, dianggap sebagai langkah yang tepat.

Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurut Agus, meski ada temuan penggelembungan anggaran, namun dana tersebut pada kenyataannya belum digunakan sama sekali. Jadi, kata dia, belum ada kerugian yang dialami negara.

"Korupsi terjadi kan ketika sudah merugikan negara dan memperkaya orang lain," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2014).

Meski demikian, kata Agus, Jokowi harus memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara ini. Di situlah, ujarnya, harus dicari tahu apakah memang ada oknum birokrat yang memang berniat melakukan penyelewengan.

"Kalau terbukti ada pelanggaran, maka yang bisa dilakukan adalah menggeser pejabat yang bersangkutan, atau mungkin dengan langsung memecatnya. Sesuai peraturan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, pihaknya menerima data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang adanya dugaan penyimpangan akibat adanya pos anggaran berlipat di APBD 2014 yang nilainya mencapai Rp 700 miliar.

Menurutnya, ada beberapa penemuan yang mengindikasikan adanya penggelembungan dana untuk pembelian sejumlah barang, salah satunya pot bunga.

"Ada mata anggaran penambahan lima pot. Setelah kami mengecek di lapangan, diketahui bahwa sekolah itu hanya butuh dua pot bunga," kata Lasro di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Sebagai langkah antisipatif, Lasro telah memerintahkan timnya untuk melaksanakan sensus sekolah. Sensus itu menginventarisasi kebutuhan sebuah sekolah. Setelah itu, dia akan membandingkannya dengan perencanaan anggaran yang masuk. Jika ada yang tidak sesuai, maka kepala sekolah akan dipanggil.

"Ini untuk APBD 2015. Kita harus begini supaya lebih baik lagi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan membawa temuan tersebut ke penegak hukum. Ia beralasan, anggaran itu belum digunakan dan anggaran tersebut juga telah dikunci agar tidak terpakai.

"Kalau itu sudah digunakan, baru ke hukum," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi

Megapolitan
Hadiri 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Bergerak Menuju GBK

Hadiri "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Bergerak Menuju GBK

Megapolitan
Pakai Caping Saat Aksi 'May Day', Pedemo: Buruh seperti Petani, Semua Pasti Butuh Kami...

Pakai Caping Saat Aksi "May Day", Pedemo: Buruh seperti Petani, Semua Pasti Butuh Kami...

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Tol Japek: Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Penyebab Mobil Terbakar di Tol Japek: Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Megapolitan
Massa Buruh Nyalakan 'Flare' dan Kibarkan Bendera di Monas

Massa Buruh Nyalakan "Flare" dan Kibarkan Bendera di Monas

Megapolitan
Ribuan Buruh Ikut Aksi 'May Day', Jalanan Jadi 'Lautan' Oranye

Ribuan Buruh Ikut Aksi "May Day", Jalanan Jadi "Lautan" Oranye

Megapolitan
Bahas Diskriminasi di Dunia Kerja pada Hari Buruh, Aliansi Perempuan: Muka Jelek, Eh Tidak Diterima...

Bahas Diskriminasi di Dunia Kerja pada Hari Buruh, Aliansi Perempuan: Muka Jelek, Eh Tidak Diterima...

Megapolitan
Ribuan Polisi Amankan Aksi 'May Day', Kapolres: Tidak Bersenjata Api untuk Layani Buruh

Ribuan Polisi Amankan Aksi "May Day", Kapolres: Tidak Bersenjata Api untuk Layani Buruh

Megapolitan
Korban Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan, Jasad Mengapung 2,5 Kilometer dari Titik Kejadian

Korban Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan, Jasad Mengapung 2,5 Kilometer dari Titik Kejadian

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com