JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menata pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT).
Hal itu disampaikan Basuki saat blusukan pada Jumat (11/7/2014) malam ini. Kepada para PKL, ia mengimbau untuk tidak lagi memberikan uang retribusi atau menyewa lapak kepada preman maupun ormas.
"Diam-diam, saya sudah foto dan sudah tahu siapa saja pemain di sini, lho. Saya ini kan preman resmi, pakai dasi dan punya senjata," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengimbau para PKL untuk segera mendaftarkan diri kepada Suku Dinas UKM Jakarta Timur. Apabila sudah mendaftar, para PKL akan dibuatkan rekening Bank DKI dan penarikan retribusi sebesar Rp 4.000 per harinya akan ditarik secara autodebet.
Jika Pemprov DKI sampai mengetahui ada pedagang tidak resmi berdagang di sepanjang KBT, pedagang itu akan diusir.
Ahok juga berjanji membuatkan KTP bagi para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di daerah tersebut, tetapi belum memiliki KTP DKI. Syaratnya, lanjut Ahok, cara berdagangnya benar, yakni dengan tidak turun ke tengah jalan dan tidak membuang sampah sembarangan.
Basuki tidak mempermasalahkan membeludaknya jumlah penduduk di Ibu Kota asalkan para pendatang itu memiliki pekerjaan dan tidak mengemis.
"Konsep kita, lebih baik tidak ada buruh pabrik di Jakarta daripada tidak ada PKL yang sukses karena PKL yang sukses itu lebih besar penghasilannya daripada buruh pabrik," kata Basuki.
Selain mendata, membuatkan rekening Bank DKI dan KTP DKI, Basuki juga menjanjikan beberapa hal kepada para PKL.
Ia berjanji, DKI bakal melatih para PKL untuk mengemas makanan dan memasak dengan peralatan yang higienis sehingga citra PKL itu menjadi baik dan warga tidak lagi takut membeli barang dari PKL.
Ketika ditanya tentang Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang antara lain melarang berdagang di jalan, Ahok berdalih, selama pekerjaan mereka tidak mengganggu lalu lintas, itu tidak bermasalah.
"Di jalur KBT juga boleh berjualan, tapi kita atur. Dia harus terdata dan tidak boleh lagi diisi orang lain yang tidak terdaftar," ujar Basuki.
Adapun pejabat DKI yang turut mendampinginya ialah Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Benhard Hutajulu.
Baca juga:
- Malam-malam Ahok "Blusukan" ke Kanal Banjir Timur
- "Pak Ahok Kan kalau di TV atau di YouTube Galak Banget, Aslinya Baik Juga"
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
