Tak Ada Surat Resmi Pembatalan Monorel, PT JM Acuhkan Pernyataan Ahok

Menurut John, harus ada undangan resmi dari Pemprov DKI terlebih dahulu jika ingin membatalkan proyek kereta rel tunggal itu.

"Kami tidak mau dengar pernyataan (Ahok) di media. Kalau tidak resmi berbicara dengan Pemprov DKI, untuk apa kami tanggapi," kata John di Balaikota Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Ia juga tidak setuju pernyataan Ahok yang menyatakan PT JM harus menyerahkan seluruh persyaratan pada Agustus. Sebab, kata dia, berdasarkan surat resmi Pemprov DKI yang dilayangkan pada PT JM, disebutkan agar mereka menyelesaikan kajian dan persyaratan hingga September.

"Target Agustus itu kan kepotong Lebaran, jadi diundur sampai September. Persyaratan amdal lalu lintas sudah kami selesaikan," kata pria berkepala plontos itu. "Untuk memberhentikan proyek ini, kan ada ranah hukumnya. Yah, jalankan sesuai ketentuan hukum yang ada saja," tambah John.

Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa Jokowi telah sepakat untuk memberhentikan proyek monorel. Jokowi sepakat dengan keputusan Basuki untuk memberi waktu PT JM melengkapi segala persyaratan hingga Agustus.

Jika PT JM melewati waktu itu dan tidak dapat meyakinkan DKI, dapat dipastikan proyek yang digarap sejak era Gubernur DKI Sutiyoso itu kembali mangkrak.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi PT JM adalah aspek business plan, properti, jaminan bank, dan lainnya. Hingga kini, PT JM belum dapat meyakinkan DKI kalau mereka memiliki uang untuk membangun monorel.

Meski nantinya Jakarta tidak memiliki monorel, Basuki menjamin warga DKI tidak kekurangan transportasi publik. Rencananya, monorel akan diganti dengan light rail transit (LRT) atau kereta api ringan. "Udah gue kasih tahu ke Pak Jokowi soal LRT itu," kata Basuki.