Perda Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Jakarta Selesai Tahun Ini

Adanya perda tersebut diharapkan bisa menggantikan Peraturan Gubernur DKI Nomor 167 Tahun 2012 tentang pemanfaatan ruang bawah tanah.

"Kami ingin Pergub ini menjadi Perda. Sekarang masih inventarisir aturan-aturan yang terkait, kemudian kondisi di lapangan," kata Gamal, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).

Menurut Gamal, adanya Perda pemanfaatan ruang bawah tanah akan memperjelas kedalaman tanah milik warga yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam peraturan yang ada sekarang, kedalaman 20-30 meter di dalam tanah masih menjadi hak pemilik tanah di atasnya.

"Yang membuat cukup ruwet, jika tanah milik masyarakat digunakan untuk kepentingan pemerintah. Ini yang masih kami kaji. Harusnya sih bisa mementingkan pemerintah," ujarnya.

Jakarta memang harus membutuhkan segera Perda pemanfaatan ruang bawah tanah sebab beberapa proyek pemerintah mengambil ruang bawah tanah. Misalnya proyek Mass Rapid Transit, dan pemasangan jaringan utilitas, seperti jaringan listrik, telkom, pipa gas, ataupun pipa air.

Baca juga: Ruang Bawah Tanah Monas Mulai Dibangun Tahun Depan