Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi: Anggota TNI Diciduk Oleh Satpol PP karena Dikira PKL

Kompas.com - 04/08/2014, 20:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Gambir Ajun Komisaris Besar Putu Putra Sudana membenarkan bahwa pihak yang telah melaporkan personel Satpol PP atas penertiban di kawasan Monas Sabtu (2/8/2014) lalu adalah anggota TNI.

Menurut dia, personel Satpol PP itu telah salah paham menduga bahwa anggota TNI itu adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Monas.

"Anggota TNI itu korban pengeroyokan Satpol PP," kata Putu, saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/8/2014).

Putu menjelaskan, saat itu anggota TNI tersebut sedang berpakaian biasa atau berpakaian preman. Anggota TNI itu sedang berwisata di Monas, bersama anggota keluarga lainnya. Seperti ayah, ibu, istri, dan beberapa keponakannya.

Namun, tiba-tiba di tengah penertiban PKL Monas, anggota TNI itu ikut "ditertibkan" oleh personel Satpol PP. Tidak terima dianiaya, oknum TNI itu pun melapor kejadian ini kepada Mapolsek Gambir, sekitar pukul 17.00 pada Sabtu kemarin.

"Oknum Satpol PP berinisial I dan oknum TNI berinisial F," kata Putu. Ia pun langsung memanggil personel Satpol PP itu serta personel lainnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Personel Satpol PP yang diamankan oleh kepolisian ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok itu pun mengaku siap melakukan aksi baku tembak dengan para oknum yang membekingi PKL dan parkir liar yang berada di Monas.

Sebab, kondisi Monas saat ini sudah semakin semrawut. Para PKL dengan mudah membobol pagar dan berdagang di dalam Monas. Serta para preman yang semakin membeludak "memeras" pengunjung Monas yang memarkirkan kendaraannya di kawasan seluas 82 hektar itu.

Menurut dia, Pemprov DKI memiliki hak untuk menertibkan semua permasalahan itu.

Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Basuki pun telah bersedia memberi persenjataan lengkap pada personel Satpol PP. Mulai dari rompi anti peluru, pistol, alat kejut listrik, pisau, dan lainnya.

"(Senjata) yang dilarang oleh Pak Jokowi kan hanya pentungan. Makanya kami pancing oknum itu pakai senjata tajam, baku tembak saja, karena kita punya hak di Monas," kata Basuki kesal.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com