Meski demikian, kantor-kantor kementerian yang berada di sekitar MK hingga kini belum menerima pemberitahuan apakah mereka akan diliburkan atau dipulangkan lebih awal.
"Belum ada pemberitahuan. Soal libur itu diatur oleh negara, tidak ada mendadak libur karena sidang atau putusan itu," kata Staf Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Nuris, Rabu (20/8/2014).
Menurut dia, libur hanya diberikan saat libur nasional. Sementara itu, keputusan soal libur dadakan, seperti ketika ada penutupan jalan atau unjuk rasa di sekitar kantor, menunggu surat keputusan presiden.
Selama ini, Jalan Medan Merdeka Barat sering ditutup saat ada aksi. Namun, kata dia, hal itu tidak mengubah apa pun di kantornya.
"Karyawan masuk seperti biasa. Semoga tidak ricuh. Kalaupun ricuh, insya Allah pengamanannya banyak. Di sini ada tentara yang bertugas juga. Jadi, kami serahkan pengamanan ke aparat kepolisian, dan untuk di gedung kami ada tentara yang mengamankan," ujarnya.
Penutupan Jalan Medan Merdeka Barat juga tidak membuat para pegawai khawatir. Sebab, kantor Kemenhub memiliki gedung sampai ke Jalan Abdul Muis.
Jadi, pegawai yang membawa kendaraan atau diantar-jemput dapat melewati pintu belakang atau dari Jalan Abdul Muis.
Hal senada juga disampaikan petugas keamanan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Agus Sunardi.
Agus mengatakan, apabila Jalan Medan Merdeka Barat sebagai akses jalan utama ditutup, maka karyawan masih dapat melewati pintu masuk lain dari Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Abdul Muis.
"Bisa lewat belakang itu, tetapi memang karyawan dianjurkan tidak membawa kendaraan pribadi atau diminta naik kendaraan umum kalau ada penutupan atau demo," ucap Agus.
Seorang staf Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Firman Priyadiansyah, mengungkapkan bahwa Gedung Kemenko Polhukam tidak memiliki akses masuk dari pintu belakang.
Dengan adanya penutupan jalan, pegawai biasanya memilih menggunakan kendaraan umum.
"Mungkin pada naik ojek. Biasanya sih begitu," ucap Firman. Ia juga mengatakan, selama ini pegawai di Kemenko Polhukam memilih tidak membawa kendaraan mereka dan menumpang ojek jika ada penutupan Jalan Medan Merdeka Barat.
"Ojek kan masih bisa nyalip-nyalip. Kalau misalkan ditutup rapat, pegawai tinggal jalan dari kantor Indosat," kata Firman.
Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan pemohon pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.