Ahok Minta Anggota DPRD DKI Terpilih Tak Mark Up Anggaran

"Harapan saya sih semua (anggota DPRD DKI terpilih) mau menerima sistem e-budgeting dan tidak ada lagi anggota dewan yang mark up anggaran, setiap sen (uang) yang dikumpulkan dari rakyat tidak boleh disia-siakan," kata Basuki, di Manggala Wanabakti, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Di samping itu, ia berharap DPRD DKI menyetujui rencana DKI untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Sehingga, kata dia, pengadaan barang serta lelang tender tidak lagi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah DKI. Melainkan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) serta LKPP.

Sistem itu, kata Basuki, untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran di tubuh Pemprov DKI.
Selain itu, Basuki juga berharap anggota DPRD DKI terpilih menyetujui Rancangan Perda (Raperda) Beasiswa. Raperda beasiswa itu adalah penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga tingkat perguruan tinggi atau kuliah.

Menurut dia, 40 persen warga DKI Jakarta berusia 16-18 tahun tidak menyelesaikan sekolahnya. Padahal, di tahun 2025 mendatang, Indonesia menerima bonus demografi kependudukan. "Kalau anak-anak sekolah itu enggak bisa kuliah, Indonesia dan Jakarta tidak bisa bersaing dengan negara lainnya," kata Ahok, sapaan Basuki.

Sekadar informasi, pelantikan anggota DPRD DKI besok, turut disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pelantikan itu, anggota DPRD DKI tidak langsung memilih Ketua dan 4 Wakil Ketua DPRD DKI.

Satu hari setelah pelantikan, 106 anggota DPRD DKI akan melaksanakan voting untuk memilih posisi Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI. Selama belum ada Ketua dan Wakil Ketua definitif, mereka akan bersepakat memilih Ketua dan Wakil Ketua sementara.

Nantinya, masing-masing partai politik mencalonkan anggota fraksinya untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua. Mereka yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua, berdasarkan voting terbanyak para anggota DPRD DKI Periode 2014-2019.

Tiga teratas pembagian kursi di DPRD DKI, yakni PDI-Perjuangan dengan 28 kursi. Disusul Partai Gerindra dengan 15 kursi, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 11 kursi.