Pegawai DKI Perlu Adaptasi Sistem Baru

Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Pusat Sri Indiarti, Senin (8/9), mengatakan, penerapan sistem pembelanjaan elektronik (e-budgeting) membuat jajarannya perlu mempelajari sistem baru ini. ”Kami harus belajar. Tetapi, bukan berarti kami takut menggunakan anggaran besar. Aparat harus belajar agar sesuai aturan. Ini yang membuat proses butuh waktu adaptasi,” kata Sri, di Jakarta.

Sri mengatakan, dirinya tetap mengutamakan program sesuai kebutuhan masyarakat. Program yang dimaksud terekam dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan hingga kota. ”Selama itu merupakan usulan dari bawah, kebutuhan masyarakat, dan diprogramkan, pasti kami laksanakan,” katanya.

Program dari musrenbang antara lain sosialisasi pembentukan koperasi dan wirausaha baru di Johar Baru. Selain itu, pihaknya juga membuat pasar malam (night market) setiap Sabtu malam mulai 20 September. Kegiatan akan berlangsung selama 10 kali dan berpindah-pindah di 8 kecamatan Jakarta Pusat.

Sri mengatakan, ada kegiatan yang tidak terlaksana karena terbentur dengan kegiatan lain. Penataan pedagang kaki lima (PKL) ikan hias di Jalan Sumenep dan di Kartini, misalnya, tidak bisa dilakukan karena lokasi mereka berdagang terkena proyek normalisasi kali.

”Kalau PKL itu menempati lokasi dengan peruntukan fasilitas sosial dan fasilitas umum, tentu tidak bisa diteruskan kegiatan di situ. Karena itu, ada beberapa kegiatan penataan yang terbentur proyek lain dan akhirnya dana dikembalikan atau dibatalkan,” katanya.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Irwandi. Rendahnya serapan anggaran lebih banyak karena kekurangan sumber daya manusia di tingkat suku dinas.

Tidak perlu takut

Saat ini baru 25 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Rp 72,9 triliun yang terserap. Rendahnya serapan itu menjadi perhatian serius Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Dia meminta agar semua pejabat tidak takut bekerja selama sesuai dengan kaidah penganggaran yang benar.

Agar serapan anggaran lebih baik, ke depan Pemprov DKI berencana memecah layanan lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP). Selama ini kuasa pengguna anggaran kesulitan mendaftarkan lelang karena tempatnya di satu lokasi. Ke depan, ULP dipecah menjadi 12 tempat yang dapat melayani lelang.

Menanggapi perubahan organisasi itu, Kepala ULP I Dewa Gede Sony menyarankan agar perangkat lunak berupa teknologi informasi (TI) disiapkan sebaik-baiknya.

Sebab, TI menjadi kunci percepatan layanan yang sebelumnya manual ke sistem belanja elektronik. Berapa pun tempatnya, kata Sony, tidak menjadi masalah selama sistem TI terbangun baik.

Pemecahan ULP ini untuk meningkatkan serapan anggaran yang masih kecil. Sebagian pegawai cemas lantaran munculnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat DKI.

Selama ini, lelang sering terhambat karena harus menggunakan proses manual. Dalam hal dokumen lelang, misalnya, sebagian satuan kerja perangkat daerah mengajukan dokumen lelang dalam lembaran-lembaran kertas. Padahal, perlu koreksi berkali-kali, sementara dokumen itu kemudian disimpan dalam bentuk digital.

”Kami perlu sistem TI yang memadai agar serapan lebih baik,” kata Sony.

Menanggapi keluhan itu, Saefullah menjanjikan pengembangan kantor ULP dilengkapi dengan jaringan TI yang bagus. Jaringan TI menjadi tulang punggung percepatan proses serapan anggaran. (ART/NDY)