Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Rombak Massal Ribuan PNS DKI pada 30 Desember

Kompas.com - 19/09/2014, 19:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan perombakan massal ribuan pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir Desember 2014 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Pelantikan ribuan PNS DKI secara massal ini bakal dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. "(Perombakan massal) 30 Desember," kata Saefullah.

Awalanya, perombakan massal akan dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi menjadi presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Alasan mundurnya perombakan massal ribuan PNS DKI ini ialah karena Pemprov DKI ingin menjaga agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Ia tidak menginginkan perombakan massal dalam waktu dekat ini mengganggu kinerja para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Oleh karena itu, perombakan massal ribuan PNS DKI ini dilaksanakan setelah tutup buku anggaran, yakni akhir Desember mendatang.

Rencananya, pada pekan ketiga September ini, DKI bakal membuka pendaftaran secara online bagi para staf yang ingin menduduki jabatan tertentu. Sebelum menduduki jabatan, pejabat maupun staf harus mengikuti assessment test terlebih dahulu.

DKI membuka pendaftaran online di website resmi Pemprov DKI Jakarta, jakarta.go.id. Tidak semua PNS dapat mengikuti tes ini. Staf yang dapat mengikuti tes ini adalah PNS dengan golongan III-c.

"Untuk staf yang ingin menduduki jabatan eselon IV, seperti kepala seksi dan Kasubbag, ketentuan pangkat minimal III-c. Kalau mau menduduki jabatan eselon III, seperti kepala bidang, sekretaris, lurah dan camat itu golongan minimal III-d," kata Saefullah.

Para pejabat DKI juga akan dites ulang, mulai dari pejabat eselon IV hingga II. Para mantan pejabat DKI yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun juga diperbolehkan untuk mengikuti tes ini.

Tim penasihat gubernur ini merupakan kumpulan mantan kepala dinas yang dianggap "bermasalah". Kini jabatan mereka adalah pejabat fungsional non-eselon. "Asal hasil tesnya mencukupi dan baik, ya bisa saja (jadi pejabat lagi)," ujar Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com