Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2014, 14:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai atas ancaman aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh massa Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (24/9/2014) mendatang.

Menurut Basuki, siapa pun boleh melakukan aksi demo asal mendapat izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian. [Baca: Rabu, FPI Gelar Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI]

"Yang saya tahu ya surat (izin aksi unjuk rasa FPI) itu saja, surat ada mau demo," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (22/9/2014).

Basuki mengaku sudah terbiasa menghadapi berbagai penolakan dengan alasan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dia mengatakan, secara konstitusi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila ada kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya, wakilnya secara otomatis menggantikan posisi kepala daerah itu.

Karena itu, Basuki akan menggantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Aku juga menolak FPI. Kalau mereka (FPI) bicara mengancam masalah agama atau ras, itu bisa dipidanakan. Kami tunggu saja. Kalau ada bukti soal ras dan agama, kami enggak beri ampun," kata Ahok, sapaan Basuki.

Sebagai informasi, sebelumnya kabar aksi unjuk rasa besar-besaran telah ramai dibincangkan di media sosial. Undangan "Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" itu mengatasnamakan ormas Front Pembela Islam (FPI). Massa diminta berkumpul di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Undangan ini juga berisi maklumat dari DPD FPI Jakarta, yang isinya, yakni DPD FPI DKI Jakarta menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta dan DPD FPI DKI Jakarta menyerukan agar Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, DPD FPI DKI Jakarta menyerukan pemilihan gubernur baru melalui DPRD DKI Jakarta atau referendum rakyat Jakarta untuk menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Dalam situs tersebut juga dimuat salinan surat maklumat yang dikeluarkan DPD FPI DKI Jakarta. Isu SARA menjadi alasan penolakan Ahok untuk memimpin Jakarta. Ketua FPI DKI Jakarta Habib Salim Alattas alias Selon ketika dikonfirmasi membenarkan undangan tersebut.

"Kami menolak Ahok dengan dasar arogansi. Dia belagu, dia pikir dia yang berani, kami kagak. Kami buktikan, lawan. Apa enggak ada yang lebih baik dari dia?" ucapnya.

Ia mengklaim jumlah massa yang akan melakukan unjuk rasa hingga 2.000 orang dari berbagai ormas. Pihaknya akan meminta bertemu dengan siapa saja anggota DPRD DKI. Bahkan, ia siap bertemu Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com