JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI rendah.
Ahok, sapaan akrab Basuki, menjelaskan, hal itu akibat dari Dinas PU DKI yang masih berkeras untuk melaksanakan lelang tender. Padahal, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui e-catalog (katalog elektronik) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Ah, Dinas PU mah ngacolah. Mereka tuh jalan sudah bagus ditimpa lagi pakai beton," kata Ahok dengan nada kesal, di Balaikota, Rabu (5/11/2014).
Sepanjang tahun 2014, Dinas PU DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sebesar 9 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun.
Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung. Alokasi anggaran terbesar di bidang sumber daya air (SDA) serta bidang prasarana dan sarana jaringan utilitas (BPSJU).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono menengarai masih banyak program Dinas PU yang tidak terlaksana karena lelang pengadaan barang dan jasa baru tuntas Oktober ini.
"Saya pertimbangkan copot mereka yang masih saja 'bandel'. Kan sudah ketahuan nih mana saja (pejabat) yang membandel. Nanti tinggal distafkan saja semuanya, tunggu Desember. Tunggu obat yang saya minum dosisnya pas apa enggak, kalau pas ya saya copot. Ha-ha-ha," kata Ahok disertai tawa berderai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.