Polantas Habis, Ahok Minta Jokowi Buat Aturan Menteri Tak Dikawal "Voorijder"

Rencana ini bakal disampaikan Basuki kepada Presiden RI Joko Widodo setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Beijing, Myanmar, dan Brisbane, Australia.

"Pak Jokowi pulang, kami akan sampaikan ke beliau untuk menegakkan UU Lalu Lintas. Menteri-menteri pun sebetulnya tidak bisa dikawal (voorijder)," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/11/2014). [Baca: Pembatasan Sepeda Motor, Ahok Tak Mau Dikawal "Voorijder" Lagi]

Basuki bakal mengapresiasi jika Jokowi menyetujui rencana ini. Sebab, dia melanjutkan, personel polantas habis hanya untuk pengawalan menteri dan pejabat.

"Nanti aku ngomong (sama Jokowi) kalau ada kesempatan. Paling, ada menteri yang marah-marah sama aku, tetapi menteri-menteri yang di Kabinet (Kerja) ini baik-baik sih," kata Ahok, sapaan Basuki.

Basuki sendiri juga mengaku tidak ingin lagi dikawal oleh motor voorijder dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Dishub DKI). Dengan demikian, nantinya, wali kota dan pejabat DKI tidak dikawal Dishub DKI.

Seharusnya, kata Basuki, motor pengawal Dishub DKI itu untuk mengawal mobil pemadam kebakaran serta bus tingkat supaya banyak orang tertolong.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya berkoordinasi melaksanakan kebijakan pembatasan pergerakan sepeda motor di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Desember mendatang.

Secara teknis, nantinya, pergerakan sepeda motor dibatasi. Pengendara sepeda motor kelak tidak boleh melintas di sepanjang ruas itu. Pemprov DKI akan menyediakan bus tingkat gratis untuk para pengguna kendaraan bermotor roda dua. Adapun sepeda motor akan ditempatkan di lahan parkir.

Bus tingkat gratis itu akan melewati Bundaran HI, sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Harmoni. Bus tingkat yang digunakan adalah bus gratis yang telah melintas selama ini.