"Belum bisa sampai sekarang, kami masih menunggu keputusan pemerintah," ucap Atjep saat dihubungi, Kamis siang.
Atjep mengatakan, PT Pos Indonesia selaku perpanjangan pemerintah untuk memberikan bantuan sebenarnya sudah siap. Namun lantaran belum ada instruksi untuk memulai pendistribusian kartu, jadi program tersebut belum bisa dimulai.
Ia mengakui, selama ini sudah dilakukan serangkaian rapat untuk pembahasan mekanisme pendaftaran keluarga sasaran untuk mendapatkan bantuan. Namun segala keputusan terkait dimulainya program tersebut adalah kewenangan dari pemerintah.
Lebih lanjut, Atjep menjelaskan, mekanisme pendaftaran kartu tidak semudah hanya datang ke Kantor Pos dan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Keluarga sasaran juga perlu mendapatkan surat undangan dari Kantor Pos.
"Tentunya untuk keluarga mana saja yang mendapat undangan ini perlu ada kerja sama dengan kelurahan maupun kecamatan terkait pendataannya," ujar dia.
Presiden Joko Widodo telah meluncurkan salah satu program unggulannya yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Senin (3/11/2014) lalu di lima kantor pos besar di Jakarta.
Kartu-kartu tersebut rencananya akan didistribusikan kepada 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.