Pada Era Ahok, Banjir Jadi Tanggung Jawab Wali Kota

Hal itu diyakini mempermudah kerja wali kota dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya dengan cepat. Dengan demikian, kata Made, kewenangan wali kota akan semakin diperbesar. Namun, di sisi lain, tanggung jawabnya juga semakin berat. Menurut Made, wali kota merupakan orang yang paling bertanggung jawab apabila nantinya ada infrastruktur bermasalah di wilayah yang ia pimpin.

"Kalau selokan mampet, wali kota bisa panggil Kasudin PU-nya. Wali kota ibarat dirigen. Jadi, kalau ada yang salah, ya wali kota yang disalahkan. Wali kota memang harus bertanggung jawab terhadap wilayahnya," kata Made, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Made menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang akan mencopot wali kota yang tak mau turun langsung ke kawasan-kawasan rawan banjir sudah tepat. Terlebih lagi, kata Made, saat ini Ahok memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan merotasi posisi bawahannya.

"Gubernur mempunyai kewenangan tertinggi mengelola dan mengembangkan pegawai. Gubernur juga punya tugas membina bawahan," kata Made.

Sebelumnya, Ahok menegaskan, lurah, camat, dan wali kota harus tanggap dan cepat pada saat musim hujan ini. Ahok bahkan mengancam bakal memecat lurah, camat, maupun wali kota yang tidak tahu ada genangan maupun banjir di wilayahnya.

"Jadi, kalau saya ketemu ada daerah genangan karena ada saluran yang mampet dan lurah camatnya tidak tahu, ya (jabatannya) harus dicopot. Jangan sampai ada genangan ini, saya yang tahu duluan dibanding lurah, camat, dan wali kotanya," kata Ahok.