Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sarankan Ahok Revisi UMP DKI Jadi Rp 3,1 Juta

Kompas.com - 28/11/2014, 10:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, William Yani. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merevisi besaran UMP tersebut menjadi lebih tinggi.

Yani menganggap, Rp 2,7 juta tak mengakomodir tingkat inflasi pasca-kenaikan BBM bersubsidi. "Saya tidak setuju dengan angka Rp 2,7 Juta. Kalau bisa, direvisi lagi. Alasannya, paling simpel karena adanya BBM naik. Atas nama PDI Perjuangan kami meminta Pak Ahok merevisinya," kata Yani, di Gedung DPRD DKI, Jumat (28/11/2014).

Yani menilai, besaran ideal UMP DKI 2015 adalah Rp 3,1 Juta. Ia yakin, jumlah tersebut bisa membuat para buruh bisa hidup dengan laik. Tak hanya itu, Yani juga menyarankan agar para buruh kompak dalam penentuan UMP.

"Idealnya Rp 3,1 Juta. Yang penting buruh juga mengajukan angka yang sama. Diangka berapa maunya, jangan sampai berbeda-beda," ujar dia.

Sebagai informasi, Basuki menetapkan besaran UMP DKI 2015 pada pekan lalu sebesar Rp 2,7 juta. Besaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 2,4 Juta.

Para buruh tak setuju dengan nilai tersebut. Mereka mengadakan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta pada Rabu (26/11/2014). Tujuan mereka meminta Basuki meninjau ulang besaran UMP DKI 2015 yang mereka anggap terlalu kecil untuk ukuran biaya hidup di Kota Jakarta.

Basuki mengaku heran dengan sikap buruh. Meski mengakui jumlah tersebut tak sesuai dengan tuntutan buruh yang menginginkan besaran UMP Rp 3 juta, dia menegaskan bahwa ia telah memenuhi segala item yang diinginkan oleh buruh.

"Saya setujui yang mereka minta. Misalnya jumlah Aqua ditambah, hitungan tepung terigu diganti mie instan, saya penuhin, saya naikin. Jadi yang masih mempermasalahkan kualitas (item) itu siapa?" ujar mantan Bupati Belitung Timur itu, Kamis (27/11/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com