Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/12/2014, 07:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 19 November lalu tidak membuat Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bebas dari protes. Protes yang dilancarkan organisasi masyarakat terus bergulir untuk menolak kepemimpinan Basuki berdasarkan pertimbangan ras dan agama.

Puncaknya pada unjuk rasa hari Senin (1/12/2014). Pengunjuk rasa yang terdiri atas gabungan ormas, seperti Front Pembela Islam dan Forum Umat Islam (FUI), menunjuk Fahrurrozi Ishaq sebagai "gubernur" mereka atau sebagai tandingan bagi Basuki. Fahrurrozi adalah anggota dari FUI.

Di linimasa media sosial, munculnya gubernur tandingan ini juga mendapat perhatian yang cukup intensif. Analisis Topsy menyebut, penggunaan frasa ”gubernur tandingan” melejit menjadi 14.000 kali dalam dua hari terakhir.

Berbagai komentar yang muncul kebanyakan sindiran terhadap keberadaan gubernur tandingan yang meniru langkah para wakil rakyat beberapa saat lalu yang membuat DPR tandingan.

Saya heran dengan media, kok soal gubernur DKI tandingan versi FPI di-blow up begitu besar. Itu, kan, sebenarnya FPI sudah makar kalau pakai konstitusi kita,” kicau akun @nongandah.

Begitu pula dengan akun @addiems milik konduktor Addie MS yang menyebut Indonesia tengah terjangkit gejala serba tandingan setelah DPR tandingan kini gubernur tandingan. ”Siapa yang mau jadi conductor tandingan untuk Twillite Orchestra?” tulisnya dengan nada bercanda.

Ada #GubernurTandingan. Kalau Presiden RI masih diam, artinya aksi ente masih dianggap gak penting. Bisa habis kalau sudah dianggap penting,” kicau akun @ori24k.

Akun @TheREAL_Abi menyesalkan munculnya gubernur tandingan ini didiamkan begitu saja oleh masyarakat. Dia berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya ditangani dengan cepat dan serius. Ada pula akun @yudhopurwoko yang meminta pemerintah untuk segera bertindak karena pengangkatan gubernur tandingan ini dianggap sudah menjadi makar terhadap pemerintah.

”Pak @jokowi_do2, saya sebagai warga Jakarta merasa resah dengan adanya gubernur tandingan. Mohon tindakan tegas untuk FPI,” kicau akun @Alkupra sembari menyebut akun milik Presiden Joko Widodo.

Namun, ada pula yang memilih untuk melihat apa yang akan dilakukan Fahrurrozi. Misalnya, akun @ardyanme yang penasaran dengan program dan APBD yang disusun oleh pemerintahan bayangan tersebut.

Hari Selasa ini, sang gubernur tandingan juga akan mengikuti blusukan seperti yang dilakukan Joko Widodo selama ini. Mari menonton. (Didit Putra Erlangga Rahardjo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Megapolitan
Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Megapolitan
Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Megapolitan
Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Megapolitan
Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Megapolitan
Jeratan Hukum Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang Diduga Gelapkan Uang Tiket Konser

Jeratan Hukum Ketua Panitia Konser Lentera Festival yang Diduga Gelapkan Uang Tiket Konser

Megapolitan
Buruh Berencana Gelar Aksi Tolak Tapera Lebih Besar dan Serentak, Libatkan Mahasiswa

Buruh Berencana Gelar Aksi Tolak Tapera Lebih Besar dan Serentak, Libatkan Mahasiswa

Megapolitan
Demo Tolak Tapera, Aliansi BEM Bogor Bawa Spanduk 'Tabungan Penderitaan Rakyat'

Demo Tolak Tapera, Aliansi BEM Bogor Bawa Spanduk "Tabungan Penderitaan Rakyat"

Megapolitan
Polisi Kerahkan 1.872 Personel Kawal Aksi Tolak Tapera di Depan Kemenkeu dan Patung Kuda

Polisi Kerahkan 1.872 Personel Kawal Aksi Tolak Tapera di Depan Kemenkeu dan Patung Kuda

Megapolitan
Jalur Sepeda di Senopati Jadi Lahan Parkir, Dishub Jaksel: Sudah Ditindak, tapi Tak Jera

Jalur Sepeda di Senopati Jadi Lahan Parkir, Dishub Jaksel: Sudah Ditindak, tapi Tak Jera

Megapolitan
2 Pria Curi Kabel PLN di Tambora, lalu Jual ke Lapak Barang Bekas di Kembangan Jakbar

2 Pria Curi Kabel PLN di Tambora, lalu Jual ke Lapak Barang Bekas di Kembangan Jakbar

Megapolitan
Rombongan Tiga Mobil yang 'Kabur' Usai Makan di Resto Depok Akhirnya Bayar Tagihan

Rombongan Tiga Mobil yang "Kabur" Usai Makan di Resto Depok Akhirnya Bayar Tagihan

Megapolitan
Tolak Tapera, Massa Gelar Aksi Teatrikal di Depan Patung Kuda

Tolak Tapera, Massa Gelar Aksi Teatrikal di Depan Patung Kuda

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com