Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Minta Rusun Tambora Segera Diselesaikan

Kompas.com - 07/12/2014, 09:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga pengungsi dari Rumah Susun Angke, Tambora, Jakarta Barat, harus menahan diri dan kembali menambah biaya sewa kontrakan selama enam bulan lantaran pembangunan rusun tak kunjung selesai.

Padahal sesuai janji Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pengerjaan tiga tower rusun tersebut selesai pada September 2014. Apalagi pengerjaannya, kata Jokowi, dikebut siang dan malam. Tetapi hingga Desember 2014 rusun tersebut belum juga selesai.

Pantauan Warta Kota di lokasi, Kamis (4/12/2014), rusun 16 lantai tersebut masih dalam pengerjaan tahap akhir. Seng-seng yang digunakan untuk menutup lokasi proyek sudah dicopoti.

Hanya saja, masih banyak pasir yang berserakan di lokasi proyek. Sejumlah pekerja juga masih sibuk mengerjakan tiga tower rusun sewa tersebut. Ada juga yang masih menggali tanah untuk dibuatkan akses jalan masuk ke rusunawa itu.

Sulastri (50), warga yang mengungsi karena Rusunawa Angke direnovasi total saat ini tinggal di Gang O RT 010 RW 02. Ia mengaku terpaksa menambah waktu sewa lagi selama enam bulan lantaran pengerjaan rusunawa tersebut molor dari rencana yang diberitahu awal.

"Saya nambah biaya sewa kontrakan lagi selama enam bulan. Habisnya belum ada kabar kapan akan diperbolehkan lagi kembali ke rusun kami," ungkap ibu yang membuka usaha konveksi tersebut.

Sulastri terpaksa kembali mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp 6 juta untuk menambah sewa selama enam bulan. Padahal, sebelumnya, ia sudah merogoh kocek sebesar Rp 12 juta untuk membayar biaya sewa kontrakan tersebut.

"Kalau bisa secepatnya dong diselesaikan, biaya kontrakan di Tambora sini mahal sekali. Dan mesti tahunan enggak bisa dibayar bulanan. Terus biaya listriknya terpisah, belum masuk biaya sewa, pusing juga saya," ujar Sulastri kepada Warta Kota, Kamis (4/12/2014).

Sulastri menjelaskan, hingga saat ini meskipun rusunawa tersebut sudah tampak selesai. Belum ada instruksi terkait biaya sewa, maupun pengundian akan menempati rusunawa tower berapa dan kamar apa.

"Belum ada kabar, saya masih nunggu nih sekeluarga. Paling enggak kan sudah ada pengundian, saya takutnya molor lagi nih," ucap ibu yang sebelumnya menempati Rusunawa Blok C 3 nomor 17.

Hal senada diungkapkan Farida (49) yang pernah tinggal di rusunawa Blok D 3 nomor 19 meminta biaya sewanya untuk rusunawa yang baru selesai direnovasi tersebut di bawah Rp 500.000. Pasalnya, selama ini dirinya sudah mengeluarkan biaya sewa Rp 14 juta setahun untuk membayar kontrakan, saat ini juga sudah menambah biaya sewa selama enam bulan.

"Lokasi tempat saya tinggal jauh dari lokasi Rusunawa. Saya tinggal di Gang Masjid, sudah mahal tetapi tempatnya sempit dan jauh," kata Farida.

Makanya dengan biaya sewa kontrakan yang mesti dirinya bayarkan kurang lebih setahun setengah, Farida berharap biaya sewa rusunawa lebih murah. "Kalau bisa Rp 300.000, belum termasuk listrik enggak apa-apa deh. Jangan lebih dari Rp 500.000 pokoknya," tutur warga asal Wonosobo tersebut.

Farida berharap penyelesaian ketiga tower rusunawa tersebut bisa selesai pada Desember agar tak lagi menambah biaya sewa kontrakan. "Cepet selesai lah yang penting, supaya kami tak menambah biaya sewa kontrakan yang mahal," kata Farida.

Siap huni awal 2015

Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta, Sukmana memastikan, bahwa rusun tersebut sudah selesai dan hanya tinggal tahap penyelesaian saja. Ia berpendapat, bahwa rusun tersebut sudah siap huni pada awal tahun 2015.

"Sudah selesai sekarang, setiap unit sudah siap ditempati. Cuma tinggal bagian bawahnya untuk jalan dan taman kami masih kebut. Itu kan bisa dikerjakan sambil warga pindahan. Saat ini tinggal pemasangan instalasi listrik kabel dan penyambungan," ungkapnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (6/12/2014).

Sukmana juga menjelaskan, untuk pengundian penempatan kamar hunian akan dilaksanakan akhir Desember 2014 ini. Total ada 479 penghuni lama yang akan diundi tempat huniannya.

"Agendanya sudah dirapatkan di Dinas, semoga tidak meleset. Nanti dari Unit Pengelola Rusun yang akan mengundang warga untuk undian. Yang jelas ketepatan waktu penghuni pindah menjadi prioritas kami," pungkas Sukmana. (Wahyu Tri Laksono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com