Soal Pengelolaan GBK, Sikap Ahok Melunak

Seusai bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Basuki mengatakan pengelolaan GBK sebaiknya berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bukanlah Pemprov DKI maupun Sekretariat Negara.

"Saya tanya ke beliau apakah GBK mau diurus Pemprov DKI, ternyata beliau berpandangan lain," kata Nahrawi kepada Ahok, di Balaikota, Senin (8/12/2014).

Ahok yang berdiri di samping Nahrawi pun langsung mengatakan bahwa venue olahraga dan stadion yang berada di kawasan GBK lebih tepat berada di pengelolaan pemerintah pusat, yakni Kemenpora.

Saat ini, pengelolaan GBK masih berada di Sekretariat Negara. Menurut Ahak, pengelolaan GBK di bawah Sesneg tidak tepat pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kemudian untuk tanggung jawab properti serta ruang hijau di dalamnya, menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

Pengalihan pengelolaan GBK ke Kemenpora ini, kata Ahok, bakal segera diusulkan ke Presiden Joko Widodo. "Saya dukung bahwa stadion utama harus dikelola oleh Kemenpora, termasuk (pengelolaan) hotel atlet segala macam, dan hubungan olahraga (dikelola) Kemenpora deh. Tanah lahan hijau properti, DKI saja yang beresin, termasuk Kemayoran," kata Ahok.

Berdasarkan nilai sejarahnya, GBK lebih cocok pengelolaannya di bawah Kemenpora. GBK, kata Ahok, merupakan simbol negara dalam hal olahraga.

Sementara terkait pengelolaan parkir di GBK, Ahok menytakan akan memikirkannya lebih lanjut. Sebab, ia sering menerima laporan warga terkait tingginya tarif parkir dan penguasaan lahan parkir oleh preman di kawasan GBK.

"Makanya kita atur aja, semua pajak parkir kan masuknya ke DKI. Nanti diatur soal parkir," kata Ahok.