Ketegangan di DPRD DKI Jakarta Mereda

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, kesepakatan terjadi melalui proses yang berliku. Selama proses itu, semua pihak berkepentingan membuka dialog, baik di forum resmi maupun tidak resmi.

”Pembicaraan yang digelar berkali-kali itu akhirnya berbuah manis. Musyawarah dapat kami sepakati. Memang ada perbedaan pendapat saat penyusunan pimpinan komisi, tetapi itu bisa disepakati,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pembagian kursi pimpinan yang disepakati itu, antara lain, adalah 4 kursi untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2 kursi untuk Partai Gerindra, 2 kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2 kursi untuk Partai Hanura, dan masing-masing 1 kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat.

Mereka menempati kursi pimpinan yang terdiri dari ketua komisi, wakil ketua, dan sekretaris di lima komisi berbeda. Adapun komisi yang dimaksud meliputi Komisi A (bidang pemerintahan) diduduki kader PPP, Komisi B (perekonomian) dipimpin kader PKS, Komisi C bidang keuangan) oleh Partai Demokrat, serta Komisi E (kesejahteraan rakyat) dipimpin PDI-P).

Setelah pengesahan pimpinan komisi tersebut, DPRD DKI fokus pada percepatan membahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Prasetyo berpendapat, semua pimpinan fraksi memiliki komitmen yang sama untuk menata Jakarta.

Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengapresiasi kemajuan langkah itu. Kesepakatan pengisian alat kelengkapan dewan dilakukan dengan menghitung perolehan kursi setiap partai. ”Memang ada yang berpendapat lain, tetapi semua selesai setelah musyawarah,” kata Selamat.
APBD 2015

Setelah alat kelengkapan dewan disahkan pada Senin ini, kata Selamat, DPRD DKI perlu bergerak cepat. Semua anggota DPRD DKI harus berkonsentrasi mempercepat pembahasan Rancangan APBD 2015. Agenda pembangunan tahun depan, kata Selamat, tidak boleh terlambat.

”Kami tidak mau menjadi faktor penghambat pembahasan APBD,” kata Selamat.

Dia menginginkan komitmen serupa juga dimiliki tim anggaran eksekutif. Dengan demikian, pembahasan APBD dapat segera diselesaikan.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, saat menyambangi DPRD, Jumat pekan lalu, berpendapat, problem utama legislatif di DKI Jakarta adalah komunikasi. Dia menyatakan akan mendekati secara pribadi anggota DPRD untuk mencairkan suasana.

Sejak anggota dewan dilantik tiga bulan lalu, komunikasi di DPRD DKI buntu. Akibatnya, pembentukan alat kelengkapan dewan molor sehingga pembahasan APBD 2015 tertunda. Polemik terjadi setelah empat dari lima unsur pimpinan legislatif mempersoalkan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI pada 19 November lalu.

Mereka yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menuntut pelantikan Basuki menunggu fatwa dari Mahkamah Agung. Kekecewaan mereka memuncak hingga akhirnya mengadu ke Komisi II DPR terkait pelantikan itu. Namun, perseteruan mereda dan akhirnya menemui titik temu pekan lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, sejumlah agenda kerja berpotensi terhambat karena molornya pembahasan APBD 2015. Hal itu antara lain pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi, pengadaan alat berat untuk pengerukan sungai dan waduk, serta pembangunan 20.000- 50.000 unit rumah susun sederhana sewa. (NDY/MKN)