Anggota DPRD DKI Tak Setuju Cicilan Mobil Dinas

Prabowo berpendapat, ketimbang harus mencicil, lebih baik pengadaan mobil dinas anggota DPRD DKI dihilangkan, dan diganti dengan uang kompensasi. Prabowo membandingkannya  dengan kebijakan penghapusan mobil dinas untuk pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI.

"Mending kayak eselon II, dikasih Rp 12,5 juta tiap bulan. Jadi punya kebebasan, mau beli silakan, mau pinjam silakan," kata dia, di Balaikota Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Opsi lainnya, kata Prabowo, adalah menggunakan sistem yang saat ini diterapkan, yakni menggunakan sistem pinjam pakai. Menurut dia, sistem tersebut lebih memiliki kekuatan hukum ketimbang harus menggunakan cara mencicil.

"Enggak ada aturannya itu (beli mobil baru dengan sistem kredit). Yang ada dipinjamkan atau diganti uang sewa. Kalau leasing, enggak ada aturannya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengatakan, pembelian mobil anggota DPRD DKI akan berbeda dari periode sebelumnya. Sebab anggota DPRD akan diberi dua pilihan, yakni membeli mobil baru ataupun menyewa.

Menurut Heru, apabila anggota DPRD lebih memilih mobil dinas dengan cara menyewa, maka biaya sewa akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Namun, apabila anggota DPRD lebih memilih membeli mobil baru, maka Pemprov DKI Jakarta hanya akan membayar cicilan selama tiga tahun.

"Ada juga cicilan untuk tiga tahun, lalu sisanya nanti mereka yang bayar. Cara ini lebih efektif untuk pikiran dan waktu. Tapi kelemahannya kalau ada pergantian anggota dewan," kata Heru, Rabu (3/12/2014).