Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Tes Urine Pejabat DKI Akan Keluar dalam Dua Hari

Kompas.com - 02/01/2015, 12:19 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta memproses tes urine narkoba yang dilakukan terhadap para pejabat eselon II dan eselon III Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (2/1/2015). Ribuan pejabat ini dites urine setelah dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Baca: Kejutan Ahok di Pelantikan, Ribuan Pejabat Langsung Tes Urine Narkoba)

Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta Ali Johardi mengatakan, kemungkinan hasilnya akan keluar dalam 1-2 hari ke depan. Hasil tes, kata dia, akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Hasil dari tes urine kalau ada yang mencurigakan akan diteliti lebih lanjut di laboratorium. Hasilnya bisa satu sampai dua hari. Kami akan cari hasil fix, mau positif atau negatif (narkoba), kami serahkan ke pihak Pemprov," ujar Ali, kepada Kompas.com, Jumat.

Menurut Ali, tidak ada masalah dengan tes urine yang dilakukan secara mendadak. Meski pun, ada ketentuan yang harus diikuti oleh peserta tes sebelum melakukan tes urine, seperti tidak mengonsumsi obat atau makanan tertentu. Khusus hari ini, ada sebuah formulir yang telah diisi oleh para pejabat untuk memberikan keterangan terkait konsumsi makanan atau obat-obatan terakhir.

"Misalnya kalau sudah minum obat apa semalam, ditulis di formulir," tambah Ali.

Dalam pelaksanaan tes urine pada hari ini, disediakan delapan mobil untuk tempat buang air kecil. Selain itu, ada sebuah mobil dari BNNP DKI berwarna biru sebagai tempat untuk melakukan tes rambut. Tes rambut ini hanya akan digunakan saat terjadi kasus-kasus tertentu, seperti tidak ada yang bisa buang air kecil.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta para pejabat eselon II dan III untuk duduk di dalam sebuah tenda. Basuki mengatakan akan memberi pengarahan bagi pejabat eselon II dan III di dalam tenda agar tidak kepanasan terkena sengatan sinar matahari. Ternyata, di dalam tenda itu, Basuki langsung menginstruksikan mereka untuk melakukan tes urine narkoba.

"Akan kita lakukan tes narkoba, bapak ibu jangan ada yang pergi," kata Basuki.

Menurut dia, seluruh pejabat eselon harus terbebas dari narkoba dan memberi contoh pada pegawai di bawah mereka. Ia mengatakan, orang-orang yang ketahuan mengonsumsi barang haram tersebut, ketahuan dari tingkah lakunya. Sebab, saat ia menempuh pendidikan universitas, tak sedikit teman seangkatannya yang terjerat kasus narkoba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com