Presiden Jokowi Awasi Perombakan Birokrasi DKI ala Ahok

"Nanti kita lihat bagaimana kinerja Pemprov DKI tahun ini. Saya kira yang sudah dilakukan adalah penataan organisasinya," kata Jokowi. Ia pun mengapresiasi perombakan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta terhadap 4.656 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

Sebab, pada masa pemerintahannya menjadi Gubernur DKI, jumlah PNS terbanyak yang dimutasi mencapai puluhan saja, sementara Gubernur Basuki berani merombak pegawai hingga berjumlah ribuan. [Baca: Tak Ada Ahok-Djarot, Presiden Jokowi Tiba-tiba Sambangi Balai Kota]

Kendati demikian, keberhasilan program ini akan dilihat dari hasil yang diciptakan. "Hasilnya nanti akan kelihatan tahun ini atau tahun depan," kata Jokowi. 

Sekadar informasi, pada Jumat (2/1/2015) lalu, Basuki merombak ribuan pejabat DKI. Ada pejabat yang dipromosikan, dimutasi, dijadikan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hingga menjadi staf non eselon.

Selain Sotar, beberapa pejabat DKI yang dilantik seperti Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian DKI, Bambang Musyawardhana menjadi Wali Kota Jakarta Timur, Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Kemudian, Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI, Franki Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Purba Hutapea menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, serta Arie Budhiman dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

Sementara itu, pejabat yang dijadikan staf oleh Gubernur Basuki adalah Muhammad Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI, Iwan Setiawandi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Putu Indiana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas P2B DKI, serta Yonathan Pasodung yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemakaman DKI.

Kemudian, mantan Sekretaris Korpri Sugeng Irianto, mantan Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, dan mantan Asisten Sekda Bidang Perekonomian DKI Hasan Basri Saleh menjadi anggota TGUPP.