Menurut dia, konsep pembangunan deep tunnel sudah digagas sejak pemerintahan Gubernur DKI Sutiyoso. Namun hingga kini program tersebut tidak bisa terealisasi, karena kajian yang tidak mendalam untuk dapat meminimalkan banjir.
"(Investor) Deep tunnel sampai sekarang belum jawab saya. Air (hujan) mau dikeluarkan mereka ke mana. Itu pertanyaan keraguan dari zaman Bang Yos yang mereka tidak bisa jawab," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (17/2/2015).
Dalam pembangunan proyek besar di Jakarta, ia menyerahkan uji kelayakan kepada pihak invesator atau swasta. Pemprov DKI, menurut Basuki, tidak akan mengambil resiko kerugian untuk melakukan kajian. Apabila nantinya program tersebut memang layak, nantinya swasta pula yang akan meraup keuntungannya.
Berbeda dengan Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat justru melihat proyek deep tunnel sebagai terobosan untuk mengantisipasi banjir. [Baca: Ahok Sudah Tolak, Djarot Kembali Hidupkan Wacana "Deep Tunnel"]
Ia meyakini program ini tidak hanya dapat mengalirkan debit air saat musim penghujan, tetapi bisa digunakan untuk fungsi lainnya seperti transportasi, pengolahan limbah, dan penyediaan air bawah tanah.
Ia mengklaim pembangunan deep tunnel di Jakarta dapat disetujui oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal, saat Joko Widodo menjadi Gubernur DKI dan menghidupkan wacana deep tunnel, Kementerian PU menjelaskan bahwa proyek senilai Rp 30 triliun ini tidak layak untuk mengantisipasi banjir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.