Ahok: Ada Isu Kejagung Akan Ambil Alih Laporannya dari KPK

"Nah saya enggak tahu, saya dengar kemarin ada isu dari penyidik KPK yang datang katanya (laporan anggaran siluman) mau diambil alih Kejagung. (Kasus) BG saja diambil alih Kejagung, saya juga bingung sama pimpinan KPK," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (3/3/2015). 

Namun Kejaksaan Agung sudah membantah informasi yang diperoleh Basuki tersebut. "Sejauh ini tidak ada (upaya untuk mengambil alih). Tidak ada sama sekali upaya dari Kejagung untuk mengambil alih kasus (pelaporan Ahok) dari KPK," kata Kepala Pusat Penerangan Kejagung Tony Spontana kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015). [Baca: Kejagung Bantah Akan Ambil Alih Laporan Ahok di KPK]

Demi menguatkan pelaporannya tersebut, Basuki juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit temuan anggaran "siluman". Basuki berharap BPKP menginvestigasi indikasi adanya pengaturan tender dalam pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dengan harga fantastis tersebut.

Basuki mengatakan, saat dia melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran ini ke KPK, pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK sudah membaca adanya indikasi penyimpangan tersebut. Menurut Basuki, BPKP-lah yang selama ini membantu dia menemukan upaya korupsi dengan menyelipkan anggaran "siluman" ke dalam APBD.

Sejak tahun 2013 lalu, BPKP berkali-kali menemukan anggaran "siluman" di dalam pos anggaran beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lainnya.

"BPKP akan investigasi pemenang tender UPS fiktif. Hasil investigasi akan dipakai KPK untuk penegakan hukum," kata Basuki. Lebih lanjut, ia mengaku kecolongan terhadap temuan anggaran "siluman" pengadaan UPS yang fantastis di tahun 2014, senilai Rp 6 miliar tiap unitnya. Padahal, lanjut dia, Kepala Dinas Pendidikan saat itu, Lasro Marbun disebut telah berhasil menyelamatkan anggaran sebesar Rp 4,3 triliun.

Namun, ternyata masih ada pejabat di sudin-sudin yang nakal saat penyusunan APBD Perubahan 2014. "Makanya butuh e-budgeting supaya orang yang ngetik dan mengubah anggaran itu bisa terekam. Itu kenapa saya ngotot mesti gunakan e-budgeting. Bisa enggak DKI sudah pakai e-budgeting di tahun 2015 muncul mata anggaran yang enggak diusulkan? Bisa, tapi begitu muncul (anggaran siluman), saya bisa cari tahu siapa yang iseng masukin program di luar yang kami bahas. Tapi kalau enggak ada e-budgeting, mau ada seribu Lasro juga enggak bisa jaga (munculnya anggaran siluman)," kata Basuki.