Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Ahok Isi Angket, Lurah-Camat Lesehan Coret Anggaran Siluman DPRD

Kompas.com - 04/03/2015, 16:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada pemandangan menarik saat Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengimbau lurah dan camat untuk mengisi angket perbandingan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI dengan versi DPRD DKI.

Lurah dan camat terlihat berlesehan dan saling berkoordinasi satu sama lain untuk mencoret usulan anggaran "siluman" yang disisipkan DPRD DKI Jakarta. Mereka terlihat seperti mahasiswa yang sedang asyik kerja kelompok.

Mereka diberikan kertas usulan program sesuai dengan masing-masing wilayahnya. Setelah itu, mereka harus membandingkan program mana saja yang tiba-tiba muncul dan tidak diusulkan sebelumnya.

Beberapa camat dan lurah terlihat serius dan mencoret satu per satu usulan dana siluman anggota DPRD DKI. Mereka diharuskan untuk menuliskan kalimat, "saya setuju atau tidak setuju dengan rincian anggaran ini karena tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan", disertai dengan nama dan jabatan. 

Lurah Kamal Joko Mulyono terlihat kaget mengetahui ada program yang tiba-tiba muncul di anggaran wilayahnya.

"Misalnya ini, pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor Kelurahan Kamal. Anggarannya sampai Rp 150 juta. Saya tidak setuju anggaran ini karena tidak pernah kami usulkan di musrenbang," kata Joko, di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (4/3/2015). 

Selain itu, Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim mengatakan, ada usulan program siluman di anggaran wilayahnya. Ali mengaku mengusulkan anggaran sebanyak Rp 7 miliar di musrenbang dan telah dianggarkan melalui e-budgeting.

Hanya saja, di RAPBD versi DPRD DKI, alokasi anggaran untuk wilayahnya meningkat fantastis. "Ini banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD ini sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," kata Ali.

Hal senada juga diungkapkan Camat Tambora Mursidin. Kecamatan Tambora mengusulkan anggaran sekitar Rp 7 miliar di RAPBD DKI dan telah melalui sistem e-budgeting dan musrenbang.

Setelah membandingkan anggarannya dengan usulan anggaran DPRD DKI, ia mengatakan banyak program siluman. "Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan, seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif, dan biopori," kata Mursidin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com