PPP: Konflik antara Ahok dan DPRD DKI Harus Cepat Diselesaikan

Selama ini, kata Romi, masing-masing kubu saling mengklaim benar sehingga konflik ini berkepanjangan. Ia mengatakan, sikap seperti itu turut memperuncing keadaan dan tidak menyelesaikan masalah.

"APBD ini kan untuk kesejahteraan warga DKI Jakarta, bukan untuk anggota DPRD maupun Ahok. Karena itu, masing-masing pihak jangan saling meninggikan tensi," papar Romi.

Soal penggunaan hak angket, PPP kubu Romi pun memberikan kebebasan kepada kadernya yang duduk di DPRD DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, Ketua DPP PPP Arman Remy mengatakan bahwa Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta memiliki wewenang untuk meneruskan atau membatalkan pengajuan hak angket pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Kita memberikan kebebasan anggota untuk melaksanakan tugas masing-masing. Itu kan sudah ada aturan baku di kita," kata Arman.