Ketua DPRD: Ada Temuan Anggaran Siluman di APBD Pemprov DKI

Dalam dokumen tersebut, DPRD DKI menemukan beberapa item yang bukan berasal dari pembahasan dengan DPRD DKI.

"Ini kan APBD versi Pemprov yang kita bahas. Ternyata sedikit saja kita bacakan, sudah kita temukan temuan. Ini besok tolong kepada anggota Banggar untuk ditanyakan pada saat rapat dengan TAPD. Saya juga akan buat tim teknis dari tiap fraksi untuk ditarik kesimpulan APBD versi Pemprov," ujar Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang memimpin rapat di Gedung DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Prasetio pun menemukan beberapa item yang tidak ada dalam pembahasan dengan DPRD. Item yang dimaksud ialah penyertaan modal Pemprov DKI kepada beberapa perusahaan BUMD, seperti PD Dharma Jaya yang mendapat modal sekitar Rp 51 miliar, PT Ratax Armada sebesar Rp 5,5 miliar, PT Cemani Kota sebesar Rp 112 miliar, PT Grahasari Surya Jaya sebesar Rp 48 miliar, dan PT RS Haji Jakarta sebesar Rp 100 miliar. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp 316 miliar.

"PD Dharma Jaya, pada saat rapat Banggar dengan TAPD ini kita enggak kasih anggaran. PT Ratax Armada ini juga kita enggak kasih. Enggak ada gunanya. PT Cemani Kota enggak ada dalam pembahasan, tapi di sini timbul. PT Grahasari Surya Jaya, ini malah kayak PT rumah makan padang," ujar Prasetio.

Dalam hasil evaluasi tersebut, kelima perusahaan tersebut memang ditandai tidak menunjukkan kinerja yang memadai. Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan bahwa kelimanya tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemprov DKI. Bahkan, Kemendagri menuliskan Pemprov DKI bisa melakukan upaya hukum atas penyertaan modal tersebut.

Atas temuan ini, Prasetio mengatakan, temuan ini juga dapat disebut anggaran siluman. Pasalnya, perusahaan BUMD yang mendapat penyertaan modal pemerintah (PMP) hanya tiga, yaitu PT MRT, Transjakarta, dan Bank DKI. Namun, DPRD justru menemukan lima perusahaan ini dalam APBD versi Pemprov DKI.

"BUMD yang dapat PMP cuma tiga, PT MRT, Transjakarta, sama Bank DKI. Tapi kok dari dokumen yang disodorin mereka ke Kemendagri, ada BUMD yang ditidak dibahas nongol. Kan ini yang harusnya dibilang siluman," ujar Prasetio.