Putri Purnawirawan TNI Menduga Ada Mafia Tanah di Belakang Kodam Jaya

Menurut Hosiana, kasus ini bermula dari adanya permintaan almarhum Li Koe Ni, pemegang hak guna bangunan (HGB) pertama, melalui kuasa hukum dengan surat kantor hukum Jurelevo, yang meminta Hosiana dan keluarga mengosongkan rumahnya.

"Awalnya kami menerima surat dari kuasa hukum Li Koe Ni. Setelah kami cari, Li Koe Ni tidak punya kuasa hukum," ujar Hosiana, Senin (16/3/2015).

Surat tersebut tidak membuat Hosiana dan keluarga meninggalkan rumahnya, kemudian pada tahun 2010 Hosiana ditawari uang sebesar Rp 2 miliar dari Kodam Jaya sebagai uang pengganti kerahiman.

"Kodam Jaya menawarkan uang Rp 2 miliar sebagai pengganti kerahiman. Saat ditanya apakah itu uang Kodam, jawabannya uang dari cukong, jadi saya tidak menerimanya," ujar dia.

Kata Hosiana, setelah ada penawaran dari Kodam tersebut, dia didatangi oleh seseorang yang bernama Ali Idung dan ditawari uang Rp 500.000.000.

"Setelah ditawari Rp 2 miliar dari Kodam, ada yang datang dan mau menambahi jadi totalnya Rp 2,5 miliar," katanya.

Melihat hal tersebut, Hosiana menduga ada mafia tanah yang didukung oleh oknum TNI untuk mendapatkan rumah yang kini ditempati keluarganya.

"Musuh saya mafia tanah, tetapi didukung oknum TNI AD," ujarnya. Hosiana menarik kesimpulan seperti itu karena harga tanah dan bangunan di kawasan tersebut tinggi.

"Mengapa ada permainan karena harga tanah di sini tinggi. Rumah saya walaupun sertifikatnya masih ditahan sudah ditawar Rp 20 miliar paling tinggi," katanya.

Kodam Jaya mengirim surat kepada Christina, janda dari almarhum Kolonel TNI (Purn) Gurning. Dalam surat tersebut, Christina diminta untuk mengosongkan rumah yang telah ditinggalinya sejak tahun 1966.

Dalam surat yang dikirimkan, penghuni diberi batas waktu hingga hari ini, Senin (16/3/2015). Pantauan Kompas.com hingga siang ini belum terlihat pihak Kodam Jaya datang untuk melakukan pengosongan rumah.