Begini Proses "Input E-budgeting" ala Pemprov DKI

"Dalam waktu range tujuh hari, Pemprov DKI punya hak untuk membuka lock atau password untuk penyesuaian evaluasi dari Kemendagri," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono di Ruang Pola, Bappeda, Balai Kota, Kamis (19/3/2015).

Heru mengatakan, kunci e-budgeting sebenarnya harus dibuka sejak kemarin. Akan tetapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) khawatir terjadi penyalahgunaan sehingga kunci e-budgeting baru dibuka hari ini untuk input secara serempak.

Heru mengatakan, input yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dengan Badan Anggaran DPRD DKI kemarin atas hasil evaluasi dokumen APBD dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam input e-budgeting ini, ada lima meja yang memiliki kategori pembahasan masing-masing. Di antaranya adalah meja pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, dan keuangan. Masing-masing meja diisi oleh pejabat SKPD terkait dan juga anggota Badan Anggaran DPRD DKI.

Heru mengatakan, tiap dua hingga lima jam, lima meja tersebut akan berhenti untuk melihat apakah masih ada sisa anggaran. Jika masih ada, tiap meja akan ditanya apakah masih membutuhkan anggaran di bidang tertentu.

"Ternyata, masih ada sisa, misalnya sampai pukul 12.00 ada sisa Rp 500 miliar, anggota Banggar misalnya bilang, Rp 500 M tambahkan ke bidang pendidikan. Pendidikan bidang mana, nah bidang kesra nih. Kita tambahkan. Tapi, itu sifatnya penebalan, bukan tambah item baru," ujar Heru.