Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai 1 April, Saldo Kartu "Multitrip" KRL Tak Boleh Kurang dari Rp 11.000

Kompas.com - 25/03/2015, 15:21 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengguna kartu multitrip (KMT) kereta rel listrik (KRL) perlu menyimpan saldo lebih banyak di kartunya. Jika tidak, kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar biaya penggunaan KRL.

Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Muhammad Nurul Fadhil menjelaskan, mulai 1 April 2015, saldo minimum KMT dinaikkan dari Rp 7.000 menjadi Rp 11.000. Bila saldo kurang dari Rp 11.000, maka kartu tidak dapat digunakan.

"Perubahan ini dilakukan karena ada pemberlakuan sistem penarifan berdasarkan jarak kilometer stasiun," kata Fadhil dalam jumpa pers, Rabu (25/3/2015).

Perubahan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2015 tentang penyesuaian tarif KRL berdasarkan jarak. Sebelumnya, tarif KRL untuk lima stasiun pertama adalah Rp 5.000, dan untuk setiap tiga stasiun berikutnya adalah Rp 500.

Namun, karena masih diberi subsidi dari pemerintah, yang biasa disebut public service obligation (PSO), tarif yang harus dibayar penumpang adalah Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama, dan Rp 500 untuk tiga stasiun berikutnya.

Sementara itu, tarif kini berdasarkan jarak, yaitu Rp 2.000 untuk 1-25 kilometer pertama, lalu Rp 1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Dampak dari sistem penarifan baru bagi pengguna tiket harian berjaminan (THB) adalah meningkatnya biaya jaminan kartu. Biaya jaminan yang sebelumnya Rp 5.000 kini menjadi Rp 10.000.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT KCJ Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, perubahan sistem penarifan sudah disosialisasikan melalui spanduk di stasiun-stasiun serta media sosial.

Sejauh ini, PT KCJ belum menerima tanggapan negatif soal perubahan tersebut. "Justru hal itu disambut positif karena dengan perubahan sistem tarif ini kami juga menambah jumlah perjalanan KRL," tutur Dwiyana.

Sebagai informasi, perubahan penarifan KRL berdampak pada perubahan besaran tarif yang harus dibayar di sejumlah relasi perjalanan. Ada relasi yang mengalami kenaikan tarif, tetapi ada juga yang tetap, bahkan berkurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com