Pengamat Kepolisian Ungkap Alasan Polisi Sering Jadi Korban "Bully" di Medsos - Kompas.com

Pengamat Kepolisian Ungkap Alasan Polisi Sering Jadi Korban "Bully" di Medsos

Aldo Fenalosa
Kompas.com - 02/04/2015, 07:21 WIB
SURYA / HAYU YUDHA PRABOWO Polisi dan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malang terlibat aksi saling dorong dalam demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Depo Pertamina, di Jalan Halmahera, Kota Malang, Selasa (18/11/2014). Pascakenaikan harga BBM bersubsidi gelombang aksi demonstrasi bermunculan di Kota Malang.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, organisasi kepolisian yang cenderung tertutup dirasa tidak ideal untuk diterapkan di negara demokrasi, seperti di Indonesia. Hal tersebut membuat citra polisi selalu dinilai buruk oleh warga, khususnya warga Jakarta, akhir-akhir ini.

Masyarakat sangat mudah bereaksi mengeluarkan kritik ataupun sindiran kepada polisi. Dari pantauan Kompas.com, beberapa pekan terakhir, netizen di Jakarta ramai membicarakan dan menilai bahwa sikap polisi arogan. [Baca: Urusan Video "Polisi Bentak Sopir Transjakarta" Bikin Pusing Pejabat Polda]

Bambang memandang, masyarakat di media sosial kritis terhadap tindak tanduk polisi karena kritik yang dialamatkan secara nyata selama ini tidak direspons dengan baik.

Padahal, masyarakat mengharapkan polisi yang baik, yang tidak berbeda kedudukannya dengan masyarakat.

"Sebetulnya sudah dilakukan (kritik) melalui demo, tetapi tidak ada tanggapan dari kepolisan, terutama untuk perubahan sikap, perilaku yang independen, yang sejajar dengan masyarakat," kata Bambang Widodo saat dihubungi pada Rabu (1/4/2015) sore.

Akhirnya, kata dia, karena tidak ada jalan lain, mereka membangun partisipasi bersama untuk menggugah polisi, baik itu melaui Facebook maupun media sosial lainnya. [Baca: Sering Di-"bully" di Medsos, Polisi Akan Rekam Pengendara yang Ditilang]

Menurut dia, organisasi kepolisian bukan bagian dari militer, melainkan organisasi sipil, yang berarti di dalam birokrasinya harus terbuka. Seharusnya, polisi mengutamakan komunikasi dua arah, bukan monolog seperti yang sudah-sudah.

"Struktur kepolisian belum benar-benar terbuka. Kalau konteksnya demokrasi, seharusnya organisasi lebih terbuka, ada kerahasiaan yang dibukakan kepada masyarakat. Selama ini, sistem organisasi kepolisian di Indonesia masih tergolong militeristis," kata dosen Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu.

PenulisAldo Fenalosa
EditorDesy Afrianti
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM