Alasan Nasdem Tak Ikut Usung Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok

Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus mengatakan fraksinya tidak lagi ada urusan dengan hak menyatakan pendapat. Sebab, kata Bestari, proses hak angket sudah selesai.

"Fraksi kita enggak ikut HMP-HMP-an lah kita melihat bahwa angket sudah selesai," kata Bestari saat ditemui di Musrenbang Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015).

Salah satu fraksi Nasdem yang juga pernah ikut dalam kepanitiaan hak angket, Inggard Joshua, kata Bestari, sekarang sudah satu suara untuk tidak mendukung HMP. [Baca: Nasdem Kembali Berseberangan dengan Fraksi Lain di DPRD DKI]

"Kita lima-lima-nya sepakat enggak dukung lah. Termasuk Inggard," kata Bestari.

Bestari menambahkan saat ini anggota fraksinya lebih fokus pada pekerjaan anggota DPRD. Ia mencontohkan misalnya soal program ke masyarakat. "Sekarang DPRD kerja sajalah. Pelayanan masyarakat. Fokus ke situ," ujarnya.

Sementara itu, kata Bestari, atas pilihan fraksinya, tak ada satu pun fraksi lain yang mencoba mendekati Nasdem untuk negoisasi. Bestari mengaku tak perlu ada pendekatan dari fraksi lainnya.

"Enggak perlu lah dideketin mereka (fraksi pendukung HMP). Dari dulu kita sudah ajeg untuk tidak ada pemakzulan," ucap dia.

Sementara itu, kata Bestari, beberapa fraksi juga tidak mendukung adanya HMP. Fraksi tersebut adalah PKB dan Hanura. "Kalau Hanura dia enggak mau ada pemakzulan," kata Bestari.

Ketua panitia hak angket DPRD DKI Muhammad Sangaji sebelumnya menyatakan, Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama melakukan pelanggaran etika dan undang-undang terkait penyerahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif.

Panitia meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat. Mereka mengaku sudah mendapatkan persetujuan sebagian dari para anggota DPRD.