Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mesin ERP di Depan Setiabudi One Hanya Jadi Pajangan

Kompas.com - 07/04/2015, 13:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan uji coba jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2015), terkesan tak ada perkembangan. Mesin ERP yang terletak di depan Gedung Setiabudi One terlihat sudah tidak berfungsi, hanya menjadi pajangan.

Pantauan Warta Kota, layar digital yang berukuran sekitar 5 x 3 meter persegi itu tidak hidup. Lampu-lampu pada mesin yang berwarna putih pun sudah sedikit redup.

Saat peluncuran ERP di Jalan HR Rasuna Said pada September 2014 lalu, layar itu digunakan untuk sosialisasi penerapan ERP. Untuk mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said diuji coba oleh Perusahaan asal Swedia, yaitu PT Q-Free.

Salah seorang satpam Gedung Setiabudi One yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, pada Senin (6/4) kemarin, ada beberapa orang yang memperbaiki mesin itu. Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan.

"Kemarin ada yang benerin mesinnya, tapi sampai‎ sekarang belum betul," kata pria yang menggunakan pakaian satpam lengkap dengan helm berwarna putih itu, Selasa (7/4/2015).

Menurut dia, mesin itu seperti tidak ada gunanya. Sebab, masyarakat juga tidak berpengaruh terhadap sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kemacetan juga acap kali terjadi di Jalan HR Rasuna Said pada jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja. "Ini mesin sudah seperti pajangan saja dan tidak ada gunanya," tuturnya.

Mematikan rezeki rakyat kecil

Beberapa tukang ojek yang mangkal di pangkalan ojek Perbanas menolak pemberlakuan jalan berbayar atau ERP. Sebab, dengan pemberlakuan itu maka sepeda motor dilarang melintasi kawasan Jalan Kuningan. Padahal, sehari-hari mereka mencari nafkah dengan cara mengojek selama puluhan tahun di sana.

"Kami tidak setuju dengan penerapan ERP. Ini sama aja matiin rezeki rakyat kecil," kata Baron (55), tukang ojek yang sudah mangkal di Perbanas selama 20 tahun itu.

Menurut dia, dengan ada pembatasan atau pelarangan bagi sepeda motor membuat penghasilan dirinya menjadi tukang ojek berkurang. Biasanya, sehari dia bisa mengantongi uang Rp 150.000, kini hanya antara Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per hari

"Kami para pengguna sepeda motor kan sama-sama membayar pajak kayak penguna mobil. Jangan ada pembedaan gini dong," tuturnya.

Asman (51), tukang ojek lainnya mengatakan, sepeda motor bukanlah biang dari kemacetan. Menurut dia, angkutan umum yang ngetem merupakan penyebab dari Jakarta semakin macet.

"Kalau motor mah ngga bikin macet. Itu angkot-angkot dan kopaja yang sering ngetem dan buat macet," ujarnya.

Dia tidak memungkiri bahwa setiap harinya di kawasan Jalan HR Rasuna Said selalu macet parah. Apalagi, saat pulang kerja. Kemacetan terjadi sejak jam 16.00 sampai malam.

Wewenang dinas

Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan Priyanto mengaku tidak mengetahui kalau mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said rusak. Dia mengatakan bahwa itu merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

"Saya engga tahu soal itu, karena memang itu wewenang dari Dinas," kata Priyanto.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit enggan mengomentari soal penerapan ERP. (Bintang Pradewo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Massa Aksi 'May Day' Mulai Berkumpul di Depan Patung Kuda

Massa Aksi "May Day" Mulai Berkumpul di Depan Patung Kuda

Megapolitan
Rayakan 'May Day', Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Rayakan "May Day", Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Megapolitan
Pakar Ungkap 'Suicide Rate' Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Pakar Ungkap "Suicide Rate" Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Megapolitan
Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi 'May Day'

Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi "May Day"

Megapolitan
3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com