Wagub DKI: Soal Perombakan Pejabat, PNS Tak Perlu Waswas

Menurut Djarot, telatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 tentu menyulitkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan pekerjaan. Ia menganggap hal ini perlu disikapi dengan bijak.

"APBD baru disahkan kemarin, artinya mereka belum bisa kita ukur kinerjanya secara maksimal. Penyerapan anggaran masih sekitar satu persen. Makanya, kalau secara pribadi, evaluasi keseluruhan harus bijak karena banyak di antara mereka yang belum dapat bekerja secara maksimal. Bagaimana kita bisa mengevaluasi kalau mereka hanya melaksanakan tugas-tugas rutin saja," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Djarot mengatakan, penilaian terhadap kinerja seorang pejabat baru dapat dilakukan bila pejabat yang bersangkutan telah menerima anggaran sesuai yang diusulkannya. Hal itu belum terjadi untuk saat ini.

"Terlalu prematur bila (perombakan pejabat) dilakukan sekarang. Karena itu, saya minta jangan merasa waswas. Saya minta PNS untuk tetap fokus dan melakukan tugas sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan maksimal. Kami akan mengevaluasi secara bijak, kecuali dia melakukan kesalahan fatal," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum puas atas kinerja para pejabat DKI hasil perombakan besar-besaran pada 2 Januari 2015 lalu. Meski ada pejabat yang kinerjanya baik, Ahok menganggap masih banyak pejabat yang kinerjanya tidak memuaskan.