Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Toilet di Markas Kopassus Lebih Wangi daripada di Balai Kota

Kompas.com - 05/05/2015, 09:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan kelompok kerja (pokja) untuk merealisasikan program 5T (lima tertib) bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam), Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Garnisun, dan PT KAI, Senin (4/5/2015) kemarin. Melalui program itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, Pemprov DKI tidak bisa mewujudkan ketertiban tanpa bantuan TNI dan Polri.

"Jakarta itu yang dibutuhkan adalah ketertiban. Bicara disiplin itu enggak bisa lepas dari TNI dan Polri. Sebagai contohnya, saya minta tolong bagian Biro Umum untuk belajar dari TNI belajar membersihkan toilet, toilet di Markas Kopassus jauh lebih wangi daripada toilet di Balai Kota. Ini membuktikan TNI disiplin dan melakukan kerja dengan baik," kata Basuki. 

Nantinya, setelah program 5T ini terealisasi, wali kota yang akan menjadi pimpinan atau penanggung jawab wilayah. Adapun 5T itu seperti tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib berlalu lintas, dan tertib berdemo.

Realisasi program ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 224 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan 5 Tertib di Jakarta. Untuk tertib hunian, kata Basuki, Pemprov DKI sudah mulai banyak membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang mendirikan bangunan liar di bantaran kali.

Ia juga menegaskan mulai menggugat "preman" penyewa lahan negara. Kemudian, untuk tertib membuang sampah, Basuki menegaskan agar peraturan semakin ditegakkan. Ia tidak akan memberi hukuman sosial bagi warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan.

"Bisa-bisa kalau mereka disuruh push up, kami digugat. Lebih baik kami operasi tangkap tangan saja, serahkan dendanya ke hakim," kata Basuki. 

Sementara untuk tertib PKL, Basuki berencana untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut dia, PKL mencari keuntungan dengan menghampiri lokasi yang didatangi banyak warga, seperti trotoar ataupun di pinggir jalan. Hal itu yang membuat ia akan mengizinkan PKL tetap berdagang di trotoar, dengan syarat tidak membuat jalanan macet, menjaga kebersihan, serta para pedagang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP).

Sementara untuk tertib berlalu lintas dan berdemo, Basuki lebih menyerahkan hal itu kepada Polda Metro Jaya. "Ini seluruhnya jadi tugas dan tanggung jawab wali kota ya di wilayah. Kalau masih ada laporan wilayahnya tidak bersih dan tidak tertib, wali kota yang salah. Tugas suku dinas adalah sebagai konsultan dan kontraktor bapak-bapak (wali kota). Saya harap 2016 Jakarta bisa lebih tertata rapi dan tertib," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Megapolitan
Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Megapolitan
Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Megapolitan
Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Megapolitan
DBD Masih Menjadi Ancaman di Jakarta, Jumlah Pasien di RSUD Tamansari Meningkat Setiap Bulan

DBD Masih Menjadi Ancaman di Jakarta, Jumlah Pasien di RSUD Tamansari Meningkat Setiap Bulan

Megapolitan
Tak Hanya Membunuh, Pria yang Buang Mayat Wanita di Dalam Koper Sempat Setubuhi Korban

Tak Hanya Membunuh, Pria yang Buang Mayat Wanita di Dalam Koper Sempat Setubuhi Korban

Megapolitan
Polisi Duga Ada Motif Persoalan Ekonomi dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Dalam Koper

Polisi Duga Ada Motif Persoalan Ekonomi dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Dalam Koper

Megapolitan
Pria di Pondok Aren yang Gigit Jari Rekannya hingga Putus Jadi Tersangka Penganiayaan

Pria di Pondok Aren yang Gigit Jari Rekannya hingga Putus Jadi Tersangka Penganiayaan

Megapolitan
Dituduh Gelapkan Uang Kebersihan, Ketua RW di Kalideres Dipecat

Dituduh Gelapkan Uang Kebersihan, Ketua RW di Kalideres Dipecat

Megapolitan
Pasien DBD di RSUD Tamansari Terus Meningkat sejak Awal 2024, April Capai 57 Orang

Pasien DBD di RSUD Tamansari Terus Meningkat sejak Awal 2024, April Capai 57 Orang

Megapolitan
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Megapolitan
Terbakarnya Mobil di Tol Japek Imbas Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Terbakarnya Mobil di Tol Japek Imbas Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Megapolitan
Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Megapolitan
DLH DKI Angkut 83 Meter Kubik Sampah dari Pesisir Marunda Kepu

DLH DKI Angkut 83 Meter Kubik Sampah dari Pesisir Marunda Kepu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com