Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Tak Mau Gabung ke PT Transjakarta, APTB Jangan Lewat "Busway"

Kompas.com - 05/05/2015, 12:11 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan agar operator angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) bergabung dengan PT Transjakarta dan mengikuti berbagai aturan yang ada.

Jika operator APTB masih menolak tawaran Basuki, maka mereka tidak lagi bisa melintas di jalur transjakarta, dan tidak lagi bisa melintas ke tengah kota. APTB hanya dapat beroperasi hingga daerah perbatasan Jakarta. 

"Kalau dia (APTB) enggak mau (gabung PT Transjakarta), ya sudah, enggak usah ikut. Kalau kamu enggak ikut, saya (DKI) rugi? Enggak juga. Berarti kamu jangan masuk ke (jalur) transjakarta, sampai ujung saja. Jangan nyalahin kami kalau kami perluas (trayek) transjakarta kami sampai ke tempat Anda," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (5/5/2015).

Salah satu syarat bagi operator untuk bergabung dengan PT Transjakarta adalah adanya penerapan sistem rupiah per kilometer. Dengan demikian, bus tidak lagi mengetem atau berhenti sembarangan mencari penumpang dan mengejar setoran. Bus juga bisa melintas di busway atau jalur transjakarta.

Ia menjelaskan, sistem rupiah per kilometer yang diberlakukan untuk APTB saat ini masih dalam proses tender. Proses tender yang ditargetkan rampung pada akhir Mei itu akan menentukan besaran tarif rupiah per kilometer yang didapat dari operator dan Dinas Perhubungan Transportasi (Dishubtrans) DKI.

"Kami yang subsidi dan bayar (ke operator) sehingga penumpang enggak perlu bayar dua kali. Kan kami kasih kemudahan, kamu turunin penumpang di tempat kami (Jakarta), terus mereka naik transjakarta enggak bayar. Warga DKI mau naik bus kamu, tetapi disuruh bayar lagi, kan enggak benar dong. Kalau mau, (operator APTB) gabung sama kami (PT Transjakarta) saja, dan kami bayar rupiah per kilometer," kata Basuki.

Ia juga menampik anggapan bahwa penerapan sistem rupiah per kilometer ini justru merugikan operator bus. Pasalnya, mereka menganggap nilai yang diterapkan terlalu murah. Ia meminta operator bus untuk menunggu hasil lelang tender terlebih dahulu. Dengan demikian, warga tidak akan lagi terbebani ongkos transportasi yang mahal.

"Kalau transpor murah, dengan harga sembako yang kami jaga, otomatis warga dengan penghasilan berapa pun juga cukup (uang untuk naik bus)," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Pendaftaran Cagub Independen DKI Formalitas, Dharma Pongrekun: Mustahil Kumpulkan 618.000 Pendukung

Anggap Pendaftaran Cagub Independen DKI Formalitas, Dharma Pongrekun: Mustahil Kumpulkan 618.000 Pendukung

Megapolitan
Resahnya Arya Naik JakLingko, Dapat Sopir Ugal-ugalan yang Diteror Debt Collector

Resahnya Arya Naik JakLingko, Dapat Sopir Ugal-ugalan yang Diteror Debt Collector

Megapolitan
3 Jenazah Korban Kebakaran Kapal di Muara Baru Diketahui Identitasnya

3 Jenazah Korban Kebakaran Kapal di Muara Baru Diketahui Identitasnya

Megapolitan
Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tambah Fasilitas 'One Stop Service' untuk Calon Jemaah

Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tambah Fasilitas "One Stop Service" untuk Calon Jemaah

Megapolitan
Polisi Sebut STIP Terbuka dalam Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna yang Dianiaya Senior

Polisi Sebut STIP Terbuka dalam Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Maling Motor di Tebet Sempat Masuk ICU gara-gara Dikeroyok Warga

Maling Motor di Tebet Sempat Masuk ICU gara-gara Dikeroyok Warga

Megapolitan
“Kalau Bung Anies Berniat Maju Pilkada DKI Lewat PDI-P, Silakan Daftar'

“Kalau Bung Anies Berniat Maju Pilkada DKI Lewat PDI-P, Silakan Daftar"

Megapolitan
Jelang Pilkada 2024, Satpol PP DKI Minta Parpol Izin Saat Pasang Alat Peraga Kampanye

Jelang Pilkada 2024, Satpol PP DKI Minta Parpol Izin Saat Pasang Alat Peraga Kampanye

Megapolitan
Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Kebut Persiapan, Prioritaskan Jemaah Lansia

Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Kebut Persiapan, Prioritaskan Jemaah Lansia

Megapolitan
Tepergok Hendak Curi Motor, Maling di Koja 'Video Call' Ibunya Saat Diciduk Warga

Tepergok Hendak Curi Motor, Maling di Koja "Video Call" Ibunya Saat Diciduk Warga

Megapolitan
Kronologi Remaja Tikam Seorang Ibu di Bogor, Berawal dari Mabuk dan Panik

Kronologi Remaja Tikam Seorang Ibu di Bogor, Berawal dari Mabuk dan Panik

Megapolitan
Maju Pilkada DKI Jalur Independen, Dharma Pongrekun: Mau Selamatkan Rakyat

Maju Pilkada DKI Jalur Independen, Dharma Pongrekun: Mau Selamatkan Rakyat

Megapolitan
Dishub DKI Minta Warga Laporkan ke Aplikasi JAKI jika Temukan Jukir Liar di Minimarket

Dishub DKI Minta Warga Laporkan ke Aplikasi JAKI jika Temukan Jukir Liar di Minimarket

Megapolitan
Buntut Penganiayaan Taruna STIP, Desakan Moratorium hingga Penutupan Sekolah Menguat

Buntut Penganiayaan Taruna STIP, Desakan Moratorium hingga Penutupan Sekolah Menguat

Megapolitan
Jukir Liar Minimarket Tergolong Tindak Pidana, Dishub DKI Bakal Terapkan Sidang di Tempat

Jukir Liar Minimarket Tergolong Tindak Pidana, Dishub DKI Bakal Terapkan Sidang di Tempat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com