Ketua DPRD DKI: Yang Harus Dikoreksi Itu Eksekutif, Sarang Maling di Situ

Sebagai Ketua Dewan, Prasetio mengatakan bahwa pihak yang harus mengoreksi diri adalah pihak eksekutif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Yang harus dikoreksi itu bukan DPRD, tetapi eksekutifnya. Yang sarang maling itu di situ. Bukan kita," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/5/2015).

Dia mengatakan, DPRD hanyalah pihak yang membahas, apalagi DPRD tidak tahu-menahu proses pengadaan sampai pada lelang. Semua itu dikerjakan oleh eksekutif.

Menurut Prasetio, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebenarnya boleh berkoordinasi dengan DPRD dalam membicarakan usulan-usulan. Itulah yang disebut dengan pokok pikiran (pokir).

SKPD pun berhak memberikan usulan-usulan kepada Dewan. Dewan pun berhak untuk mengesahkan usulan tersebut.

"Itu sah secara formal, mau minta kok. Pengesahannya ada pada kita," ujar Prasetio. Intinya, kata Prasetio, dia menegaskan bahwa pokok pikiran bukanlah sesuatu yang dilarang.

Hal yang tidak boleh adalah jika pokir tersebut begitu berlebihan. "Pokir juga barang haram. Haramnya adalah ketika itu berlebihan," ujar Prasetio.

Sejujurnya, kata Prasetio, dia merasa sedih dengan situasi yang terjadi saat ini. Akan tetapi, dia mengingatkan kasus yang menyeret anggotanya terjadi pada tahun anggaran 2014. Ketika itu, dia belum menjabat sebagai pemimpin Dewan.

Dia menganggap situasi ini sebagai sebuah pembelajaran agar, kata Pras, ke depannya proses penganggaran bisa dilakukan secara tepat untuk rakyat DKI Jakarta.

"Saya serahkan kepada petugas hukum. Cuma saya sedih kalau ini terjadi, sebagai ketua, saya sebagai kepala sekolah di sini, masih ada seperti ini. Tetapi, ini kan 2014, sewaktu saya belum jadi ketua. Saya harap dengan adanya begini kan ini pembelajaran supaya ke depan anggaran bisa sampai ke rakyat," ujar Prasetio.