Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2015, 14:03 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sering menerima informasi mengenai dokter-dokter yang dimintai uang oleh pengurus organisasinya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Hal itu terjadi apabila ada dokter yang sedang tersandung masalah hukum terkait profesinya, di mana IDI kemudian datang memberikan bantuan. Bila memang benar, Ahok, sapaan Basuki menilai apa yang dilakukan oleh oknum pengurus IDI itu sangat tidak patut.

"Kalau ada dokter kesandung masalah, misalnya kasus malapraktik. IDI bantuin, tap masa dimintain duit? Kan enggak lucu. Ada lawyer yang jadi dokter (gabung ke IDI), terus mintain duit ke kamu (dokter)," ujar Ahok usai menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan ke-10 Persatuan Dokter Keluarga Indonesia, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2015).

Ahok juga mengaku sering menerima laporan mengenai adanya dokter-dokter yang tidak mendapat IDI memberikan bantuan pelayanan ke rumah-rumah sakit. Menurut Ahok, kebanyakan dokter yang mendapat perlakuan tersebut adalah dokter-dokter Indonesia yang kebetulan tidak menetap dan bekerja di tanah air.

"Banyak diaspora orang-orang Indonesia yang jadi dokter hebat di luar negeri. Pas mereka lagi pulang, mereka tahu di sini lagi kurang dokter. Pasien pada ngantri lama. Dia mau bantu di RSUD. Boleh enggak sama IDI? Enggak boleh. Kalau Anda masih sanggup layani orang, silakan Anda nolak. Tapi saya tanya, berapa banyak pasien yang tidak tertangani karena enggak ada dokter?" ujar Ahok.

Karena itu, ia berharap agar para dokter yang selama ini berseberangan sikap dengan pengurus IDI masih memiliki niat baik untuk memperbaiki organisasi tersebut.

Menurut Ahok, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki IDI dari dalam, bukan dengan membentuk organisasi serupa sebagai tandingan.

"Makanya saya tanya, IDI mirip-mirip sama FIFA enggak kira-kira. Itu yang masalah. Jadi kalau itu enggak beres, harus diberesin dong. Dokter harus memperbaiki organisasi mereka. Saya enggak mau ikut campur. Tapi jangan sampai kayak FIFA sama PSSI. Kalau Anda bikin PSSI tandingan enggak guna. Jadi harus duduk bareng," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com