Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diteriaki Korupsi, Direktur PD Pasar Jaya Tanggapi Santai

Kompas.com - 22/06/2015, 15:42 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PD Pasar Jaya Djangga Lubis menanggapi santai tudingan korupsi dari mahasiswa yang mendemonya di kantor pusat PD Pasar Jaya. Djangga menganggap para mahasiswa yang mendemonya itu tidak paham.

"Mereka enggak paham sebenarnya, mereka tidak paham apa yang mereka minta. Mereka bilang PMP 1,8 itu enggak ada, saya enggak tahu," kata Djangga seusai mengikuti langsung jalannya aksi demo, di depan Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Senin (22/6/2015).

Djangga mengatakan, semua tuduhan terhadapnya yang dilontarkan para mahasiswa saat aksi tadi tidak benar, apalagi tuduhan mengenai dugaan korupsi.

Ia menanggapi santai ketika disinggung wartawan mengenai rencana mahasiswa yang mengaku dari Aliansi Mahasiswa untuk Pasar Tradisional akan mengadukannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tiap tahun diaudit BPK. Itu kan tiap tahun. Yang periksa kami inpektorat, BPK, ada badan pengawas. Enggak apa-apa. Kalau ada Tuhan Yang Maha Esa, dia mau ke sana juga enggak apa-apa," ujar Djangga.

Sebelumnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Pasar Tradisional (AMT) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pusat Pasar Jaya di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Senin (22/6/2015).

Mahasiswa yang berunjuk rasa menuduh Direktur PD Pasar Jaya Djangga Lubis melakukan tindak pidana korupsi. Bertempat di depan pintu masuk Pasar Pramuka, para mahasiswa ini melakukan orasi sambil meneriakkan yel.

"Djangga Lubis melakukan korupsi Rp 26 miliar dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 170 miliar," teriak salah satu demonstran yang mengenakan baju almamater di Cikini, Jakarta Pusat.

Mahasiswa menganggap Djangga Lubis telah gagal memanfaatkan dana PMP tersebut untuk melakukan revitalisasi pasar. Sebab, sebut mahasiswa, dari dana PMP Rp 170 miliar, PD Pasar Jaya hanya dapat melakukan pembangunan 10 titik pasar rakyat dengan pemakaian anggaran Rp 144 miliar.

"Sisanya Rp 26 miliar ke mana? Ini suatu permainan yang dilakukan Direktur PD Pasar Jaya dan lainnya," seru mahasiswa.

Mahasiswa juga menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mencopot Djangga Lubis sebagai direktur. Mereka juga menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran revitalisasi pasar yang telah terpakai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com