Taufik Sebut Uang Saku untuk Anggota TNI dan Polri Langgar Aturan

"Bujetnya uang saku ini berapa? Memangnya kita bisa prediksi apa demo akan berlangsung tiap hari? Saya khawatir kalau dikasih uang saku kan jadinya untuk transportasi dan uang makan. Itu menurut saya double budget. Sebaiknya dimasukkan ke hibah itu," ujar Taufik di Gedung DPRD, Selasa (28/7/2015).

Taufik mengetahui bahwa uang saku untuk TNI dan Polri akan diambil melalui dana pos bantuan sosial APBD. Menurut dia, hal tersebut berpotensi menimbulkan anggaran ganda dengan dana untuk TNI-Polri dari pos hibah yang telah diberikan Pemprov DKI.

Menurut dia, uang saku seharusnya dianggarkan sekaligus dalam pos hibah saja. "Sebaiknya kalaupun mau kasih ya masukin ke hibah. Kan ada hibah ke instansi terkait, nah itu lebih baik secara aturan," ujar Taufik.

Dia tidak setuju jika uang saku dikeluarkan dari anggaran pos bantuan sosial. Sebab, menurut dia, itu kurang tepat. Pos bantuan sosial lebih tepat diberikan untuk membantu warga miskin.

"Lagian memang (uang saku) itu untuk sosial? Sosial ya buat warga miskin. Makanya, lebih baik masukin ke dana hibah. Saya cenderung relatif tidak setuju soal ini karena itu melanggar aturan," ujar Taufik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merancang peraturan gubernur (pergub) untuk membantu peningkatan kesejahteraan bagi personel TNI/Polri. Menurut dia, TNI/Polri banyak berperan dalam perkembangan Ibu Kota. Namun, masih banyak personel TNI/Polri yang belum dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Oleh karena itu, saya buat pergub agar TNI/Polri dikasih uang saku Rp 250.000 tiap harinya dan uang makan Rp 48.000 per hari. Saya rasa itu layak diberikan," kata Basuki.