Alasan Ahok Ingin Bubarkan Badan Penanaman Modal Promosi DKI

"Kan dianalisis, sekarang buat apa ada badan pengawas BUMD dan penanaman modal? Kami sudah ada semacam BUMD holding dan kami go public-kan nanti, biar publik yang mengawasi," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (31/7/2015). 

Menurut Basuki, lebih baik BUMD dikontrol kinerjanya oleh profesional dibanding pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Tiap BUMD yang memiliki peran mirip akan tergabung dalam satu holding.

Misalnya, Jakarta Propertindo akan menjadi holding bagi Pembangunan Jaya, Sarana Jaya, Jakarta Tourisindo, dan lain-lain. Kemudian, Food Station Tjipinang Jaya akan menjadi perusahaan induk bagi PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.

Sementara itu, untuk transportasi, PT MRT Jakarta bisa menjadi perusahaan induk bagi PT Transjakarta.

"Memangnya mampu PNS ngawasin BUMD? Orang lebih pintar Direktur BUMD kok. Ya enggak usah menunggu go public BUMD dulu deh, tergantung saya minum obat dosisnya gimana. Ha-ha-ha," kata Ahok, sapaan Basuki, tertawa. 

Sebelum perusahaan induk go public, Basuki mengklaim, dia bisa langsung mengawasi kinerja BUMD bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).